Sejumlah ASN enggan memberikan keterangan terbuka kepada media karena khawatir mendapat tekanan dari atasan. “Tolong kami, Pak. Kami jadi takut bicara. Kalau ketahuan, bisa kena dampaknya,” ungkap seorang staf yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Para ASN mempertanyakan alasan keterlambatan pembayaran gaji, karena anggaran seharusnya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) melalui APBD. “Kalau TPP memang bisa dimaklumi karena regulasi dan kondisi keuangan daerah. Tapi mengapa gaji yang seharusnya aman justru tidak dibayarkan? Setahu kami, OPD lain sudah terima,” keluh sumber lainnya.

Menurut informasi yang diperoleh, TPP yang diterima saat ini hanya sekitar 40 persen dari jumlah biasanya. Biaya perjalanan dinas juga dipotong; untuk perjalanan dalam kota, dari Rp175 ribu per hari menjadi Rp150 ribu, sedangkan perjalanan luar kota yang sebelumnya Rp340 ribu juga mengalami pengurangan.

“Mengapa yang bermasalah hanya di instansi kami? Di OPD lain semua lancar-lancar saja,” ucap salah satu ASN dengan nada kecewa. Kondisi ini membuat suasana kerja di Inspektorat Riau dinilai tidak kondusif dan penuh ketidakpastian.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Inspektorat Riau, Sigit Juli Hendrawan, belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang disampaikan GoRiau.com melalui pesan WhatsApp.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait manajemen keuangan dan ketepatan pembayaran gaji di instansi strategis provinsi, yang semestinya menjadi prioritas bagi pemerintah daerah.