Pengamat Kebijakan Publik, Triono Hadi, menilai kondisi tersebut mengindikasikan lemahnya perencanaan, eksekusi, hingga manajemen kas di daerah. Menurutnya, target pendapatan daerah berpotensi sulit tercapai, sementara rendahnya realisasi belanja bisa memicu penumpukan kegiatan di akhir tahun.

“Jika belanja menumpuk di akhir tahun, kualitas pekerjaan bisa menurun dan berimplikasi pada rendahnya akuntabilitas,” ujar Triono, Sabtu (21/9/2025).

Triono mengungkapkan, dari 12 daerah di Riau termasuk Pemprov Riau, sembilan di antaranya masih mencatat realisasi belanja di bawah 50 persen. Hanya empat daerah yang mampu menembus angka di atas 50 persen, yakni Kabupaten Bengkalis, Rokan Hulu, Kampar, dan Kota Dumai.

“Empat daerah itu menggunakan strategi deficit berjalan atau belanja lebih besar dari pendapatan. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi daerah dengan realisasi pendapatan terendah, hanya 38,49 persen. Untuk realisasi belanja terendah ada di Rokan Hilir, yakni 37,49 persen,” jelasnya.

Secara total, terdapat Rp1,3 triliun anggaran di Riau yang belum terbelanjakan hingga September 2025. Kota Pekanbaru menjadi daerah dengan anggaran tak terpakai terbesar, mencapai Rp378,71 miliar.

Triono mengingatkan agar gubernur, bupati, dan walikota di Riau memperketat monitoring pendapatan maupun belanja daerah. Evaluasi juga perlu dilakukan pada kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih melambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Berbeda dengan pendapatan transfer yang tergantung pusat, kinerja PAD itu kontrolnya ada di pemerintah daerah. Seharusnya proyeksi dan realisasinya bisa lebih akurat,” tegasnya.

Ia menambahkan, strategi pengelolaan keuangan daerah harus segera diperbaiki agar serapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun dan kualitas pembangunan di Riau tetap terjaga.