Menurut Edi, kondisi ini menjadi tanda tanya besar mengingat industri BBM di Riau tidak jauh berbeda dengan Kaltim. Ia menduga kecilnya nilai pajak BBM disebabkan oleh adanya permainan BBM ilegal maupun rendahnya kepatuhan wajib pajak di sektor tersebut.

“Pajak BBM kita cuma Rp858 miliar. Padahal, di Kalimantan Timur saja, sudah mencapai Rp5,2 triliun. Padahal besar industri BBM di Kaltim dengan Riau tidak terlalu berbeda,” ujar Edi Basri, Selasa (16/9/2025).

Politisi itu meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau segera melakukan evaluasi menyeluruh terkait pengelolaan PBBKB. Menurutnya, jika ada kebocoran pajak akibat aktivitas ilegal, maka aparat penegak hukum harus ikut turun tangan.

“Ini harus dievaluasi secara menyeluruh, apa sebabnya pajak kita kecil. Bila perlu kita akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian,” tegasnya.

Lebih lanjut, DPRD Riau mendorong Bapenda menargetkan peningkatan signifikan penerimaan pajak dari sektor BBM. Dari nilai Rp858 miliar saat ini, targetnya bisa naik hingga Rp2,5 triliun dalam waktu dekat.

“Setidaknya, kita harus dapat setengah dari nilai pajak BBM di Kaltim,” pungkas Edi.

Hingga kini, Bapenda Riau belum memberikan keterangan resmi terkait evaluasi yang akan dilakukan. Namun, DPRD menegaskan akan terus mengawal isu ini demi meningkatkan pendapatan asli daerah yang bisa digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.