Sekda Riau menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti persoalan yang dihadapi para guru PPPK.

“Kami akan mempelajari setiap permasalahan dan mencari solusi terbaik, agar guru ASN PPPK Riau bisa bekerja dengan nyaman dan aman dalam mencerdaskan anak bangsa,” ujar Syahrial Abdi.

Pengalaman panjang Syahrial Abdi di dunia birokrasi membuat para guru optimistis, terutama terkait permintaan relokasi bagi guru ASN PPPK 2021 dan 2023.

Sebelumnya, Forum ASN PPPK Guru Provinsi Riau telah mengajukan empat aspirasi mendesak, yaitu:

1. Kepastian dan pemerataan jam mengajar sesuai beban kerja.

2. Penempatan kembali ke sekolah induk sesuai domisili KTP.

3. Solusi agar guru tidak terpisah dari keluarga akibat penempatan jauh.

4. Perlindungan keselamatan guru dalam perjalanan menuju sekolah.

Forum menegaskan perjuangan ini memiliki landasan hukum yang jelas. Mereka merujuk pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  yang menegaskan ASN terdiri dari PNS dan PPPK, serta PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK sebagai dasar pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK sejak 28 November 2018 hingga 2024.

Eko Wibowo, yang dikenal sebagai tokoh muda pendidikan Riau, berharap dukungan pemerintah daerah bisa segera menghadirkan solusi nyata.

“Kami ingin guru ASN PPPK bekerja dengan tenang, tetap dekat dengan keluarga, dan memberikan kontribusi maksimal bagi kemajuan pendidikan di Provinsi Riau,” ungkap Eko.

Pertemuan ini menjadi harapan baru bagi ribuan guru PPPK di Riau agar persoalan penempatan, beban kerja, dan perlindungan dapat terselesaikan secara adil dan manusiawi.