Hingga pertengahan September, realisasi keuangan APBD baru mencapai 49 persen dari total Rp9,5 triliun. Sementara itu, realisasi fisik tercatat 52 persen.

“Seperti biasa, kita lakukan rapat dalam rangka pengendalian belanja serta proyeksi pendapatan, sehingga antara pendapatan dan belanja bisa sejalan,” ujar Gubri Abdul Wahid.

Coaching Clinic untuk Percepat Serapan Anggaran

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Gubri menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggelar coaching clinic yang akan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) dan timnya.

“Masih rendah. Dan kita akan mengambil langkah dengan masing-masing dinas bisa melakukan coaching clinic yang nanti dipimpin oleh Sekda dan tim. Agar realisasi dan pendapatannya betul-betul terlaksana dengan baik,” tegasnya.

 Beban Tunda Bayar Jadi Kendala

Rendahnya serapan anggaran disebut tidak lepas dari beban tunda bayar tahun sebelumnya. Abdul Wahid berharap masalah serupa tidak lagi terjadi pada tahun 2026.

“Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa kita tertekan secara finansial dan fiskal karena ada beban tahun lalu, tunda bayar yang harus kita selesaikan. Jadi pilihan kita ada dua, membayar hutang atau melaksanakan program yang telah direncanakan,” ungkapnya.

Ia menegaskan, pembayaran tunda bayar menjadi prioritas karena menyangkut kewajiban pemerintah kepada rekanan.

“Kenapa saya lebih memilih membayar hutang, agar rekanan pemerintah tidak terbebani. Karena saya tahu, ada rekanan yang bahkan meminjam ke bank untuk menutupi biaya. Itu yang harus kita perhatikan,” pungkasnya.