Agenda rapat membahas Rencana Areal Kerja (RAK) sebagai bagian dari proses perizinan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang telah diajukan SPR Trada sejak 2022.

Direktur SPR Trada, Bemi Hendrias, menegaskan bahwa capaian ini merupakan buah dari konsistensi kepemimpinan dan komitmen perusahaan untuk memperjuangkan legalitas pengelolaan kawasan hutan di Riau.

“Momentum rapat ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan tonggak strategis bagi SPR Trada sebagai BUMD andalan Provinsi Riau. Kami berkomitmen mendorong pengelolaan hutan yang berdaya guna, berkelanjutan, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Bemi.

Rapat berlangsung konstruktif dengan melibatkan sejumlah direktorat teknis, antara lain Planologi, Perhutanan Sosial, dan Biro Hukum. Diskusi mencakup aspek legalitas, penetapan tata batas kawasan, serta kesanggupan perusahaan mengelola area hutan dengan prinsip keberlanjutan.

Kementerian juga menekankan pentingnya pemanfaatan kawasan hutan yang tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem.

SPR Trada memandang skema PBPH sebagai peluang strategis untuk memperkuat posisi BUMD di sektor kehutanan. Melalui izin ini, perusahaan menargetkan pengelolaan hutan yang mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah sekaligus melestarikan alam.

Dengan tahapan yang telah dilalui, SPR Trada berharap seluruh proses perizinan dapat berjalan lancar hingga selesai. Perusahaan juga menegaskan kesiapannya bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat demi terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari dan bermanfaat bagi Riau.