Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau, Boby Rachmat, menyebutkan bahwa lokasi yang disediakan pemerintah selama ini hanya sebatas lahan pemukiman.

“Di lokasi itu hanya ada lahan pemukiman, sementara lahan usaha tidak tersedia,” ungkap Boby, Minggu (7/9/2025).

Ia menjelaskan, program transmigrasi sudah berlangsung sejak lama di Desa Sungai Cingam dan Desa Mekrok di Pulau Rupat, serta di Pulau Burung, Inhil. Namun, hasilnya masih jauh dari harapan karena para transmigran tidak memiliki lahan perkebunan sebagai sumber penghidupan utama.

“Karena tidak ada lahan usaha, tentu programnya tidak berjalan maksimal. Padahal, kebun itu menjadi penopang ekonomi utama bagi transmigran,” ujarnya.

Fokus Monitoring dan Evaluasi

Saat ini, Pemerintah Provinsi Riau lebih memprioritaskan monitoring dan evaluasi terhadap program transmigrasi yang sudah berjalan. Boby menegaskan, belum ada rencana pembukaan program transmigrasi baru di Pulau Rupat maupun Pulau Burung.

“Belum ada program transmigrasi baru di dua kabupaten itu. Yang dilakukan beberapa waktu lalu hanya monitoring terhadap program yang telah berjalan,” tegasnya.

 Bantah Isu Relokasi Warga TNTN

Boby juga meluruskan isu yang sempat beredar terkait rencana menjadikan Pulau Rupat dan Pulau Burung sebagai lokasi relokasi warga dari Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Ia memastikan informasi tersebut tidak benar.

“Perlu saya luruskan, kunjungan tim Disnakertrans ke Pulau Rupat dan Pulau Burung pada Agustus lalu hanya dalam rangka monitoring program transmigrasi yang sudah berjalan. Jadi, bukan untuk menyiapkan lokasi relokasi baru, apalagi untuk warga TNTN. Itu tidak benar,” tegas Boby.

Dengan kondisi ini, Pemprov Riau menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar program transmigrasi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan transmigran.