Menurut Boby, kunjungan tim Disnakertrans ke dua lokasi tersebut pada Agustus lalu murni untuk melakukan monitoring program transmigrasi yang telah berjalan. Evaluasi itu bertujuan melihat keberhasilan yang dicapai sekaligus hambatan yang dialami masyarakat transmigran.

“Perlu saya luruskan, kunjungan tersebut bukan untuk menyiapkan lokasi relokasi baru, apalagi untuk warga TNTN. Itu tidak benar. Kami hanya melakukan monitoring rutin,” tegasnya.

Boby menjelaskan, monitoring merupakan agenda rutin pemerintah daerah agar program transmigrasi benar-benar memberi manfaat. Hasil evaluasi lapangan juga akan menjadi bahan untuk merumuskan langkah perbaikan di masa mendatang.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh isu yang tidak berdasar. Menurutnya, spekulasi mengenai adanya program relokasi justru bisa menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Kami minta semua pihak menyikapi isu ini dengan bijak. Jangan sampai masyarakat termakan kabar yang tidak benar dan justru membuat gaduh,” ujarnya.

Disnakertrans Riau, lanjut Boby, tetap berkomitmen menjalankan program transmigrasi sesuai kebutuhan nyata masyarakat. Fokus utama saat ini adalah meningkatkan kualitas kehidupan transmigran yang sudah ada, bukan membuka lahan baru tanpa perencanaan matang.

“Belum ada program lanjutan transmigrasi di Pulau Rupat maupun Pulau Burung. Bahkan, kita sedang mengupayakan kegiatan pemberdayaan masyarakat transmigrasi ke depannya,” pungkasnya.