Syahrial menyebut, rakor tersebut menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu fokus utama adalah penataan pegawai, khususnya dalam pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Sejalan dengan arahan Gubernur Riau Abdul Wahid, penataan pegawai terutama untuk formasi R3 dan R4 harus dilakukan serentak tahun ini. Dengan begitu, tidak ada satupun kabupaten/kota yang tertinggal atau tidak mengangkat,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, Pemprov Riau telah menerima data jumlah calon PPPK yang akan diangkat tahun ini, dengan total mencapai 18.725 orang dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. Angka ini, kata dia, menjadi dasar penting bagi setiap daerah untuk menyesuaikan kebutuhan anggaran.

“Alhamdulillah kami sudah menerima datanya, total ada 18.725 orang. Nah, itu yang kemudian harus kita persiapkan, terutama dari sisi pembiayaan daerah agar proses berjalan lancar,” jelasnya.

Syahrial menekankan, keberhasilan tata kelola birokrasi sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menempatkan aparatur sesuai kebutuhan masyarakat. Karena itu, forum ini juga diharapkan menjadi ruang komunikasi yang efektif dalam mengelola potensi daerah sekaligus memperkuat pelayanan publik.

“Semoga ke depan dengan koordinasi yang baik, komunikasi yang baik melalui forum ini, banyak hal bisa dibicarakan. Tentunya harus sinergi dan kolaborasi, karena dengan bersama kita akan menjadi hebat,” pungkasnya.