Hal ini disampaikannya saat pertemuan mediasi antara Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Riau dan Komisi V DPRD Riau di Gedung DPRD Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Kamis (28/8/2025).

“Komisi V DPRD Riau menolak sistem outsourcing ini, bila perlu dihapuskan. Karena di outsourcing ini, pekerja tidak mendapatkan jaminan kelangsungan kerja, jadi mereka seperti terus dihantui ketidakpastian,” ujar Robin.

Lebih jauh, pihaknya juga mendorong langkah konkret dengan membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Riau. Satgas ini diharapkan mampu mengawasi dan menangani kasus-kasus pemutusan hubungan kerja yang merugikan buruh.

Selain itu, DPRD Riau juga siap memperjuangkan penghapusan sejumlah beban pajak yang dinilai tidak adil bagi pekerja, seperti Pajak Pesangon, Pajak Tunjangan Hari Raya (THR), Pajak Jaminan Hari Tua (JHT), hingga pajak bagi perempuan menikah.

“Tentunya, apa yang diperjuangkan oleh para pekerja ini adalah demi kesejahteraan mereka. Kita akan berupaya melakukan koordinasi terkait apa-apa yang menjadi tuntutan mereka,” pungkasnya.

Dengan dukungan penuh DPRD Riau, pekerja berharap kebijakan terkait sistem ketenagakerjaan di Riau ke depan dapat lebih berpihak pada buruh, memberikan kepastian kerja, serta meningkatkan kesejahteraan mereka.