Program yang bertujuan mencetak generasi penerus sawit ini ternyata menuai kritik. Sejumlah petani mempertanyakan transparansi seleksi karena pengumuman hasil tidak lagi dilakukan secara terbuka seperti tahun sebelumnya, melainkan hanya bisa diakses melalui akun pribadi calon penerima.

“Mudah-mudahan yang diterima benar-benar anak petani sawit,” tulis akun taslim121 di TikTok.

Keluhan juga muncul terkait distribusi penerima yang dianggap tidak merata. Di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yang merupakan salah satu sentra sawit, hanya enam mahasiswa berhasil lolos. Sementara mayoritas penerima disebut berasal dari Sumatera, Kalimantan, dan Jawa.

Ketua Umum DPP Apkasindo, Dr. Ir. Gulat Medali Emas Manurung, menilai kritik itu wajar karena lahir dari kecintaan petani terhadap program yang sejak 2017 memberi manfaat. Ia menegaskan Apkasindo akan segera beraudiensi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan untuk memperbaiki mekanisme seleksi agar lebih adil pada tahun mendatang.

Namun, Gulat menekankan bahwa persoalan serius justru terletak pada keterlambatan pencairan biaya hidup mahasiswa penerima. Biaya hidup sebesar Rp2,3 juta per bulan sering kali telat hingga 2–4 bulan.

“Namanya pun biaya hidup, ya harus dibayarkan di awal bulan. Jangan sampai anak-anak kami busung lapar karena uang saku telat cair,” ujarnya, Rabu (27/8/2025), usai rapat di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta.

Ia mengaku khawatir keterlambatan ini mengganggu prestasi akademik mahasiswa, apalagi 88 persen penerima berasal dari keluarga sederhana. Bahkan, menurutnya, ada kampus yang melarang mahasiswa menyampaikan keluhan ke asosiasi sawit.

“Kalau masalah ini terus berulang, kami akan layangkan surat terbuka ke Dirut BPDP dan Komite Pengarah agar pejabat yang mengurus beasiswa dicopot,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gulat mengingatkan bahwa dana beasiswa berasal dari pungutan atau levy sawit yang dibebankan kepada petani, bukan dari APBN. “Per Agustus ini harga TBS kami berkurang Rp308 per kilogram karena beban levy. Tahun lalu BPDP mengumpulkan hampir Rp35 triliun,” katanya.

Apkasindo memastikan akan terus mengawal program beasiswa ini agar benar-benar tepat sasaran dan tidak merugikan anak-anak petani sawit.