Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Elly Wardhani, menyampaikan bahwa SPI merupakan instrumen penting untuk memetakan risiko sekaligus mencegah potensi tindak pidana korupsi di berbagai sektor layanan publik.

“Dengan SPI, kita dapat membangun kerangka kerja yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi potensi risiko korupsi serta menyusun langkah pencegahan yang spesifik bagi kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah,” ujar Elly dalam acara Sosialisasi Hasil SPI Provinsi Riau 2024 di Kantor Gubernur Riau, Selasa (26/8/2025).

SPI melibatkan tiga kelompok responden, yakni pegawai instansi (internal), masyarakat dan pelaku usaha (eksternal), serta tenaga ahli di bidang terkait (responden eksper). Dari ketiga sumber ini, akan diperoleh gambaran menyeluruh mengenai potensi penyimpangan dan celah yang bisa dimanfaatkan untuk praktik korupsi.

Hasil survei tersebut dibagi menjadi dua komponen utama. 

Komponen internal  menilai integritas pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran, manajemen SDM, hingga transparansi. Sementara komponen eksternal  menyoroti integritas pegawai di mata publik, keadilan layanan, serta efektivitas pencegahan korupsi dari sisi luar.

“SPI adalah salah satu tools paling efektif untuk mencegah tindakan yang berpotensi menjadi korupsi. Namun, komitmen kepala daerah bersama KPK juga sangat dibutuhkan agar tata kelola pemerintahan yang baik benar-benar terwujud,” tegas Elly.

Pelaksanaan SPI 2025 di lingkungan Pemprov Riau telah dimulai sejak Juli dan akan berlangsung hingga Oktober mendatang. Elly pun mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk aktif menyukseskan program ini.

“Mari bersama-sama menyuarakan stop korupsi dan tolak gratifikasi, demi mendukung SPI 2025 di lingkungan Pemprov Riau,” pungkasnya.