Perpanjangan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Riau Nomor 789/VIII/2025 tentang Pembebasan dan/atau Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Terutang serta Penghapusan Sanksi Administrasi PKB.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Evarevita, mengungkapkan, sejak program dimulai pada 19 Mei hingga 19 Agustus lalu, tercatat sebanyak 438.306 unit kendaraan bermotor telah memanfaatkan fasilitas ini. Dari jumlah itu, Pemprov Riau berhasil menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp266,48 miliar.

“Selama periode awal pelaksanaan, ada 154.332 unit kendaraan yang mendapatkan berbagai keringanan, mulai dari penghapusan denda, pengurangan tunggakan, diskon 10 persen PKB, hingga keringanan mutasi masuk,” jelas Evarevita, Senin (25/8/2025).

Melalui program pemutihan ini, pemerintah memberikan sejumlah keringanan, antara lain:

Pembebasan dan pengurangan pokok PKB terutang.

Penghapusan sanksi administrasi atau denda keterlambatan.

Bagi wajib pajak yang menunggak dua tahun atau lebih, cukup membayar tunggakan tahun terakhir dan tahun berjalan.

Keringanan 50 persen bagi kendaraan non-BM yang melakukan mutasi masuk ke Riau pada tahun pertama.

Insentif pengurangan 10 persen PKB bagi wajib pajak yang taat membayar selama tiga tahun berturut-turut.

“Program ini tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga menjadi momentum meningkatkan kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta memperkuat sumber dana pembangunan di Riau,” ujar Evarevita.

Meski demikian, kebijakan ini tidak berlaku untuk kendaraan yang melakukan mutasi keluar dari Provinsi Riau, kendaraan penyerahan pertama, serta kendaraan ex-lelang.

Pemprov Riau berharap masyarakat dapat memanfaatkan perpanjangan waktu ini dengan maksimal, mengingat program serupa tidak selalu dibuka setiap tahun.