Mantan Ketua Umum HIPMI Riau itu menyebut persoalan ini bukan sekadar administratif, tetapi menyangkut kesejahteraan, keadilan, hingga martabat guru.

“Saya ini orang yang bersyukur pernah bertemu manusia hebat yang mengajari saya menggunakan otak. Beliau adalah guru. Karena itu saya sangat prihatin dengan kondisi para guru hari ini, khususnya PPPK,” ujarnya, Senin (25/8/2025).

Beban Sosial dan Ekonomi

Menurut Datuk Budi, banyak guru PPPK yang harus hidup terpisah dari anak dan istri karena ditempatkan di daerah terpencil. Kondisi ini membuat mereka menanggung beban sosial sekaligus ekonomi.

“Mereka harus menghidupi dua dapur. Satu di kampung, satu lagi di tempat baru. Guru ASN saja kewalahan, apalagi PPPK. Ini bukan sekadar soal penempatan, ini soal keadilan dan kemanusiaan,” tegasnya.

Ia menegaskan, para guru tidak pernah bercita-cita menjadi kaya raya, melainkan hanya ingin dihargai dan diberi ruang untuk mengabdi tanpa harus kehilangan kebahagiaan keluarganya.

Desak Gubernur Turun Tangan

Lebih jauh, Datuk Budi meminta Gubernur Riau Abdul Wahid turun tangan langsung memanggil Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk duduk bersama forum perjuangan guru PPPK. Ia berharap solusi konkret segera dicapai agar relokasi tidak berlarut-larut.

Selain itu, ia juga menyoroti adanya dugaan guru non-honorer yang bisa lolos menjadi PPPK. “Kalau ada yang bukan honorer tapi bisa diangkat PPPK, itu harus diselidiki. Kalau terbukti, pecat saja. Jangan hancurkan kepercayaan publik,” ujarnya.

Apresiasi dari Guru PPPK

Pernyataan Datuk Budi mendapat sambutan positif dari Ketua ASN PPPK Guru Provinsi Riau, Eko Wibowo. Ia menyebut dukungan tokoh Riau itu menjadi dorongan semangat bagi perjuangan mereka.

“Kami berterima kasih atas empati dan kepedulian Datuk Budi. Ini bukan hanya tentang penempatan kerja, tapi soal martabat guru dan keberlangsungan pendidikan,” ungkapnya.

Eko mendesak Pemprov Riau segera menuntaskan relokasi guru PPPK angkatan 2021, 2022, dan 2023. Jika tidak ada tindak lanjut, ia menegaskan pihaknya siap membawa persoalan ini ke tingkat nasional.

“Kalau perlu, kami akan ke Jakarta, menyuarakan langsung ke Komisi X DPR RI dan Komisi II. Kami akan perjuangkan ini sampai titik darah penghabisan demi masa depan pendidikan Riau,” ucapnya.

Pesan Terakhir

Datuk Budi menutup pernyataannya dengan pesan mendalam. “Mereka bukan minta kaya, mereka hanya ingin dihormati dan diberi ruang untuk mengabdi tanpa harus kehilangan keluarganya. Tolong beri solusi yang manusiawi.”