Ketua Komisi Hukum DPR, Habiburokhman, menegaskan bahwa praktik tambang ilegal harus segera diberantas karena menimbulkan kerugian negara yang sangat besar.

“Setelah kunjungan kerja ke tiga daerah, kami akan mengundang mereka,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (21/8/2025).

Ia mengungkapkan, kerugian negara akibat tambang ilegal ditaksir mencapai ratusan triliun rupiah. Padahal, menurutnya, dana sebesar itu sangat dibutuhkan untuk membiayai program kerakyatan Presiden Prabowo yang menelan anggaran besar, seperti program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, hingga pengembangan food estate.

Langkah DPR ini muncul setelah Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas di kediamannya di Hambalang, Sentul, Jawa Barat, Selasa (19/8/2025). Rapat tersebut berlangsung lebih dari empat jam dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, serta sejumlah menteri.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyampaikan bahwa rapat membahas langkah penertiban tambang ilegal dan kawasan hutan. Melalui unggahan Instagram @sekretariat.kabinet, Teddy juga membagikan foto sejumlah menteri yang hadir, antara lain Mendagri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menlu Sugiono, dan Mensesneg Prasetyo Hadi.

Dalam pidatonya di Gedung Nusantara, Presiden Prabowo memberikan peringatan keras kepada oknum jenderal TNI maupun Polri yang terbukti menjadi beking tambang ilegal.

“Saya beri peringatan, baik jenderal dari TNI atau polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegas Prabowo.(***)