Marto menegaskan, angka yang beredar tersebut tidak akurat dan berpotensi menimbulkan salah persepsi di tengah masyarakat. Ia menjelaskan bahwa anggaran itu bukan diperuntukkan bagi konsumsi anggota dewan ataupun rapat di lingkungan Sekretariat DPRD, melainkan untuk kegiatan reses dan sosialisasi peraturan (sosper) di daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota DPRD.

“Jumlah yang disebutkan itu selain belum akurat, juga tidak sesuai kondisi yang sebenarnya. Itu jelas bukan untuk makan atau minum anggota DPRD, dan juga bukan untuk anggaran rapat-rapat di sekretariat. Itu adalah untuk konsumsi kegiatan reses dan sosper sesuai dengan peran dan fungsi anggota DPRD di dapil masing-masing,” tegas Marto dalam rilis yang diterima redaksi, Jumat (22/8/2025).

Lebih lanjut, Marto berharap semua pihak dapat berkontribusi positif dalam menjaga marwah dan kelangsungan lembaga DPRD Riau. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk memberikan pendapat dan kritik, namun tetap perlu menguji dan memverifikasi informasi sebelum disampaikan agar tidak menimbulkan polarisasi sosial.

“Kami sangat menghargai semua pihak yang memiliki perhatian terhadap lembaga ini. Negara kita adalah negara demokrasi, undang-undang menjamin kebebasan berpendapat, namun ada norma yang harus dijaga bersama demi supremasi hukum dan rasa keadilan bagi semua pihak,” pungkasnya.