Kegiatan ini menjadi momentum penyatuan langkah antara pemerintah daerah, TP PKK, Bunda PAUD, hingga masyarakat untuk mempercepat pemerataan akses serta meningkatkan mutu layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) di seluruh wilayah Riau.

Ketua TP PKK sekaligus Bunda PAUD Provinsi Riau, Henny Sasmita Wahid, menyebut masa prasekolah merupakan periode emas perkembangan anak. Menurutnya, pendidikan prasekolah tidak hanya mengenalkan huruf dan angka, tetapi juga membangun karakter, kemandirian, serta kesiapan mental.

“Anak-anak kita adalah generasi emas yang harus disiapkan dengan pendidikan terbaik sejak dini. Pondasi pendidikan yang kuat akan melahirkan generasi cerdas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi,” tegas Henny.

Ia menambahkan, peran Bunda PAUD di kabupaten/kota hingga desa menjadi kunci dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Dengan kolaborasi lintas sektor, Riau optimistis dapat menjadi pelopor dalam implementasi kebijakan wajib belajar prasekolah.

Dukungan penuh juga datang dari TP PKK. Organisasi itu siap mendampingi keluarga serta meningkatkan kesadaran orang tua mengenai pentingnya pendidikan anak usia dini.

Sementara itu, Kepala BPMP Provinsi Riau, Nilam Suri, menilai kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun merupakan langkah strategis pemerintah pusat untuk memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan sejak usia dini.

“BPMP siap memberikan pendampingan teknis, supervisi, dan penguatan kapasitas bagi tenaga pendidik PAUD. Dengan dukungan penuh, kami yakin kualitas layanan PAUD di Riau akan semakin meningkat,” kata Nilam.

Ia menegaskan, keberhasilan program ini memerlukan sinergi berkelanjutan antara pemerintah daerah, tenaga pendidik, TP PKK, Bunda PAUD, serta masyarakat. Melalui kerja sama tersebut, Riau diharapkan mampu mempercepat pemerataan akses pendidikan sekaligus menjaga mutu layanan bagi anak-anak usia dini.(***)