"Seringkali informasi mengenai gaji dan tunjangan pejabat publik tidak sepenuhnya transparan. Jika kenaikan ini dilakukan secara diam-diam atau tanpa penjelasan yang memadai, publik berhak mempertanyakan legitimasi dan etika di baliknya. Kenaikan gaji harus didasarkan pada kinerja dan pencapaian, bukan hanya karena jabatan," kata pengamat ekonomi Universitas Riau, Dahlan Tampubolon, ketika dihubungi GoRiau, Selasa (19/8/2025).

Kabar anggota DPR RI kini mengantongi penghasilan hingga Rp100 juta per bulan ini mencuat usai kebijakan baru mengganti rumah dinas dengan tunjangan perumahan bernilai puluhan juta rupiah. Dengan tambahan itu, penghasilan total anggota DPR bisa mencapai setara Rp3 juta per hari.

Secara resmi, gaji pokok anggota DPR hanya Rp4,2 juta sesuai PP Nomor 75 Tahun 2000. Namun, tunjangan menjadikan nominal itu berlipat: dari tunjangan jabatan, komunikasi intensif, kehormatan, hingga bantuan listrik dan telepon. Kini, tunjangan perumahan juga ditambahkan sebagai kompensasi tidak lagi memakai rumah dinas.

Publik menilai kebijakan ini kian menjauhkan DPR dari realitas rakyat yang diwakilinya. Media sosial pun ramai dengan komentar sinis dan nada kecewa dari rakyat. Di tengah harga kebutuhan pokok yang melambung dan sulitnya akses ekonomi bagi banyak keluarga, gaji fantastis wakil rakyat menjadi ironi yang sulit diterima.

Menurut Dahlan, kabar kenaikan penghasilan anggota DPR RI di saat negara sedang menghemat anggaran sangat mengejutkan. "Ini namanya sudah paradoks tingkat dewa. Sudah kayak orang suruh puasa, tapi yang ngajak puasa malah makan enak di depan mata," sebut Dahlan.

Kesenjangan yang lebar antara pendapatan wakil rakyat dan pendapatan masyarakat yang diwakilinya, lanjut Dahlan, bisa memicu kemarahan publik. Hal ini juga dapat menimbulkan persepsi bahwa anggota DPR lebih fokus pada kesejahteraan pribadi daripada kesejahteraan konstituen yang mereka wakili. "Kayak mana coba, rakyat disuruh mikir keras buat makan besok, lah mereka malah "bergoyang" dengan gaji yang udah kayak sultan," ujar ekonom senior ini.

Dahlan menilai penghasilan anggota DPR RI dengan masyarakat saat in ibarat langit dan bumi. Jangankan Rp3 juta sehari, UMK di Kota Pekanbaru yang Rp3.508.776,22 saja masih jauh dari kata "cukup" buat banyak orang. Harga-harga makin mencekik, mencari kerja susah, yang ada malah banyak yang di-PHK. "Ini bukan lagi soal kesejahteraan wakil rakyat, ini sudah soal kesenjangan yang buat emosi. Jangan heran kalau nanti banyak yang bilang, "Ah, mereka di sana cuma mikirin diri sendiri, bukan mikirin kita yang milih mereka." Persepsi seperti ini tidak bakal hilang kalau kelakuan mereka pun tak berubah," kata Dahlan.

Publik, lanjut Dahlan, wajar bertanya hal apa yang sudah dibuat anggota DPR untuk mereka. Apakah kenaikan gaji itu sebanding dengan kerja mereka? Apakah anggota DPR sudah membuat undang-undang yang pro rakyat? Atau mereka sudah kerja keras buat mengawasi pemerintah biar tidak korupsi? "Kalau nggak ada, kalau kinerjanya gitu-gitu aja, berarti kenaikan gaji ini cuma membebani negara, cuma buat buang-buang duit rakyat. Kenaikan gaji itu harusnya kayak bonus, kalau sudah berprestasi baru dikasih. Ini belum apa-apa sudah minta bonus duluan. Betul-betul miris sekali," tandas Dahlan.

Apalagi nanti kalau anggota DPR sudah tidak duduk, walau cuma menjabat lima tahun, mereka bisa dapat pensiun seumur hidup. Ini semua diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1980. Mereka yang jadi ketua DPR bisa dapat Rp3,02 juta per bulan, wakil ketua Rp2,77 juta, dan anggota biasa Rp2,52 juta. Belum lagi tunjangan hari tua (THT) sebesar Rp15 juta yang dibayar sekali.

"Kalau kita lihat dari sisi keadilan sosial, banyak sekali rakyat yang kerja banting tulang puluhan tahun, tapi uang pensiunnya tidak seberapa, bahkan banyak pula yang tak punya sama sekali. Bandingkanlah. Anggota DPR yang kerjanya cuma lima tahun bisa dapat pensiun seumur hidup, sementara rakyat biasa yang kerja puluhan tahun malah hidup pas-pasan di masa tua. Bukannya tidak boleh dapat pensiunan, tapi harusnya ada kajian yang lebih mendalam. Misalnya, apakah uang pensiun itu sebanding dengan kinerja mereka? Apa sudah pas hitungan 60 persen dari gaji pokok? Janganlah bikin aturan yang cuma menguntungkan mereka. Rakyat biasa pun harusnya bisa hidup tenang di masa tua," papar Dahlan.(***)

Sumber: Goriau