Hal itu dikatakan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin. APBN 2026 disebutkannya menitik beratkan pada peningkatan produktifitas pertanian, infrastruktur, hilirisasi mineral, kesehatan masyarakat dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Sultan pun mengapresiasi rancangan APBN. Terkait TKD dia mengatakan, pada dasarnya alokasi anggaran pemerintah pusat hampir lebih dari separuh diarahkan untuk kebutuhan pembangunan di daerah.

"Prinsipnya secara keseluruhanan alokasi anggaran belanja negara lebih banyak diarahkan untuk masyarakat di daerah. Hanya saja tidak melalui skema TKD, tapi melalui program kementerian dan lembaga," ujarnya.

Dia mencontohkan sektor pendidikan. Pemerintah telah menganggarkan lebih dari Rp758 Triliun. Pertama kali anggaran pendidikan terbesar dalam sejarah RI. Tentunya ini menjadi kado spesial HUT RI ke 80 untuk dunia pendidikan Indonesia.

Sultan mengatakan penyesuaian alokasi TKD harus menjadi pemantik kemandirian fiskal daerah. Tentunya dengan pendekatan inovasi dan efisiensi pengelolaan anggaran pemerintah daerah.

"Pemda dituntut semakin inovatif dalam memperoleh penerimaan. Terutama dengan menyiapkan iklim investasi yang baik dan ramah bagi investor di bidang pertanian perkebunan hingga pariwisata," tuturnya.

Anggaran ketahanan pangan dan Koperasi Desa Merah Putih, program Sekolah Rakyat serta Makan Bergizi Gratis (MBG), pada akhirnya anggaran mengalir hingga ke daerah. "Tentu dalam bentuk program yang lebih produktif dan memiliki dampak ekonomi signifikan," tegas Sultan.(***)

Sumber: Riaupos