Target tahun 2026 sebanyak 12.950 bidang tanah dinilai memerlukan persiapan matang dari seluruh kantor pertanahan dan pemerintah daerah, termasuk dukungan kebijakan seperti pembebasan BPHTB yang telah diterapkan di Kabupaten Siak dan Bengkalis.

"Tidak ada keberhasilan tanpa persiapan matang. Semua pihak harus bergerak bersama agar target 12.950 bidang ini bisa tercapai," kata Kepala Kanwil BPN Riau sekaligus Ketua Harian GTRA, Nurhadi Putra.

Pj Sekretaris Daerah Riau, M. Job Kurniawan, mengingatkan bahwa konflik agraria di Riau masih tinggi.

"Masalah tumpang tindih lahan, tata ruang, perizinan, dan isu masyarakat adat harus kita selesaikan dengan sinergi dan penegakan hukum yang konsisten,” ujarnya.

Plt Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Embun Sari, menyampaikan bahwa reforma agraria merupakan program strategis nasional.

"Ini bukan sekadar mengatur tanah, tetapi membangun hubungan harmonis antara negara dan masyarakat. Pemerintah daerah wajib membentuk Tim GTRA sesuai Perpres Nomor 62 Tahun 2023,” tegasnya.

Rapat ini menghadirkan narasumber dari Dinas Perkebunan Riau, Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Polda Riau, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau. Diskusi membahas percepatan pelepasan kawasan hutan untuk memenuhi target bidang tanah TORA.

Peserta rapat terdiri dari anggota Tim GTRA Provinsi, pejabat Kanwil BPN Riau, serta perwakilan Kantor Pertanahan se-Riau. Acara ditutup dengan pemberian penghargaan kepada narasumber.(***)

Sumber: Cakaplah