Di sisi lain, Rokan Hulu merupakan kabupaten di Riau yang tidak punya jalan nasional. Untuk itu, jalan lintas penghubung antar provinsi ini bisa berstatus jalan nasional.

Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis mengatakan, bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Gubernur Riau terkait pengalihan jalan provinsi ke nasional.

Kemudian dirinya juga sudah berkoordinasi dengan DPRD dan Bupati Rohul terkait rencana tersebut. Bahkan, DPRD Kabupaten Rohul sudah menemui balai jalan dari Kementerian.

"Kita sekarang bersinergi dengan Gubernur Riau, Bupati Rohul, DPRD Rohul, Komisi IV DPRD Riau. Dan kita yang juga ada kunjungan dari DPRD Sumut agar mendorong juga, karena ini bukan menyangkut Riau saja, tapi juga butuh dorongan dari Sumatera Utara," ujar Budiman, Selasa (5/8/2025).

Bahkan perwakilan Fraksi Gerindra dari DPRD Sumatera Utara, kata Budiman, juga ikut mendorong agar jalan perbatasan Rohul dengan Sumut bisa jadi jalan nasional.

"Rohul ini kan satu-satunya di Riau yang tidak punya jalan nasional. Panjang jalan provinsi ini sekitar 438 Km. Kalau mengharapkan APBD kapan selesainya? Sementara bentang jalan dari Rantau Berangin hingga perbatasan Sumut itu lebih kurang 200 Km," katanya.

Tak hanya sekadar jalan, lanjut Budiman, jembatan yang ada disepanjang jalan itu juga harus masuk nasional. Pasalnya banyak jembatan yang sudah berumur puluhan tahun dan perlu peremajaan.

Dengan berstatus jalan nasional, tentunya jalan dan jembatan dan serta semua pemeliharaan ini ditanggung oleh Pemerintah Pusat.

"Kita berharap, Kementerian PUPR dapat mendengar dan mengakomodir keluh kesah masyarakat di Riau. Dan masyarakat Rohul juga merasakan bagaimana punya jalan nasional," harapnya.

Pihaknya juga berharap, sebelum 2027 kajian Jalan Rantau Berangin menjadi jalan nasional bisa selesai. Sehingga pada tahun 2027 SK status jalan ini sudah berubah menjadi jalan nasional.(***)

Sumber: Cakaplah