“Ya tentu saya nilai yang diberikan oleh tim Pansel itu menjadi catatan saya, untuk memberikan penilaian lebih lanjut kepada mereka. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan berkonsultasi ke BKN. Hasilnya tentu akan dikabarkan kepada publik,” kata Wahid usai menghadiri kegiatan di BRK Syariah, Senin (4/8/2025).

Sebanyak 32 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah mengikuti proses evaluasi selama empat hari penuh. Proses ini ditutup pada Selasa (15/7/2025), dan hasil akhir telah diserahkan kepada gubernur oleh Ketua Pansel, Dr. M. Yafiz, pada Jumat (1/8/2025).

Evaluasi dilakukan terhadap dua kategori pejabat, yakni enam orang yang telah menjabat lebih dari lima tahun mengikuti evaluasi kinerja, dan 26 lainnya dengan masa jabatan di bawah lima tahun mengikuti uji kompetensi.

Dari total 50 jabatan eselon II, 18 posisi tidak dievaluasi karena berbagai alasan, seperti masih dijabat pelaksana tugas (Plt), kondisi kesehatan, atau akan memasuki masa pensiun. Di antaranya Kepala Bappeda Riau Emri Juli Harnis yang tengah sakit, serta Asisten III Setdaprov Riau Elly Wardhani dan Kepala Dinas Kominfotik Ikhwan Ridwan yang segera pensiun.

Hasil evaluasi akan menjadi dasar bagi gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk mengajukan Peraturan Teknis (Pertek) ke BKN, termasuk permohonan izin ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) apabila diperlukan rotasi atau pelantikan pejabat baru.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi penyegaran birokrasi di lingkungan Pemprov Riau. Publik menanti hasil akhir karena diperkirakan akan berdampak pada konfigurasi kepemimpinan di sejumlah sektor strategis.(***)

Sumber: Goriau