Gubernur Riau, Abdul Wahid, menegaskan bahwa ketimpangan antara kebutuhan industri dan kesiapan tenaga kerja lokal harus dijembatani. “Kita ingin minimal 60 persen posisi di industri migas diisi oleh tenaga kerja lokal. Tapi faktanya, peluang itu masih banyak diisi oleh orang luar,” ungkap Wahid, Rabu (30/7/2025).

Menurutnya, sektor-sektor unggulan seperti pengolahan pulp dan kertas serta perkebunan kelapa sawit memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja. Namun sayangnya, masih banyak warga Riau yang digaji di bawah Upah Minimum Regional (UMR) karena belum tersertifikasi secara profesional. 

“Kita butuh sistem yang bisa mengakui keahlian mereka secara formal. Sertifikasi kompetensi dari BNSP adalah kuncinya,” jelas Wahid.

Pemerintah provinsi mendorong sertifikasi profesi sebagai strategi utama agar tenaga kerja lokal memiliki nilai tawar di mata industri. Selain meningkatkan penghasilan, hal ini juga menjadi syarat penting agar perusahaan tidak lagi mengabaikan potensi putra daerah.

Tak hanya itu, Wahid juga menyoroti pentingnya hilirisasi industri perkebunan. Ia menilai komoditas unggulan seperti kelapa dan sawit harus dikembangkan hingga ke tahap industri turunan, agar memberi manfaat langsung bagi petani dan membuka peluang kerja yang lebih luas.

“Kita tidak boleh puas hanya menjadi penyedia bahan mentah. Harus ada nilai tambah yang kembali ke masyarakat,” tegasnya.

Langkah ini diharapkan mampu menggeser posisi SDM Riau dari pinggiran ke pusat pertumbuhan, sekaligus menjawab tantangan kesenjangan ekonomi yang selama ini terjadi.