"Penataan tinggi muka air merupakan kewajiban. Jika dilanggar, akan ada sanksi tegas, termasuk sanksi pidana," ujar Hanif saat memimpin rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Balai Serindit Gedung Daerah, Senin (21/7/2025).

Rapat turut dihadiri Gubernur Riau, Abdul Wahid, Kapolda Riau, Danrem, Danlanud, para kapolres, bupati, kepala BPBD, dan kepala dinas lingkungan hidup dari berbagai daerah di Riau. Dalam rapat tersebut, Hanif menekankan bahwa kedalaman air di lahan gambut tidak boleh melebihi 40 sentimeter. Melebihi batas itu dianggap pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana.

"Kami minta seluruh jajaran di daerah, termasuk para kapolres dan kepala daerah, turut memastikan perusahaan mematuhi aturan ini. Tidak semua lahan bisa terus-menerus kami kontrol langsung, maka peran daerah sangat penting," tegasnya.

Penegasan ini merupakan bagian dari langkah pencegahan karhutla yang sering kali dipicu oleh pengelolaan lahan gambut yang tidak sesuai standar. Pemerintah mendorong kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan pengawasan dan memastikan perusahaan menjalankan tanggung jawab lingkungannya.

Hanif juga menyampaikan bahwa upaya pencegahan sama pentingnya dengan penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran lahan. Ia mengapresiasi tindakan tegas tersebut sebagai bentuk pembelajaran agar masyarakat tidak mengulangi perbuatan serupa.

"Dua hal ini, jika dilakukan dengan komitmen dan berkesinambungan, maka upaya meminimalisir terjadinya karhutla di Riau bisa diatasi dengan baik," tambahnya.(***)

Sumber: Goriau