"Untuk itu, kita telah memanggil sejumlah rumah sakit swasta di Riau pada Kamis kemarin guna dimintai klarifikasi, khususnya terkait dugaan permainan stok obat, manipulasi klaim BPJS, pelayanan pasien Kartu Indonesia Sehat (KIS), hingga pengaturan harga obat dan data penyakit dalam proses klaim,” ujar Edi Basri, Jumat (11/7/2025).

Ia menegaskan bahwa pelayanan kesehatan harus dijalankan secara profesional dan transparan, serta tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan sepihak.

“Kita tidak ingin ada rumah sakit yang memanfaatkan sistem untuk mencari keuntungan sendiri. DPRD Riau ingin memastikan bahwa pelayanan kesehatan berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.

Komisi III DPRD Riau turut menyoroti buruknya pelayanan bagi penerima KIS, mulai dari keterbatasan tempat tidur hingga lambannya penanganan pasien di unit gawat darurat. Edi menekankan bahwa semua pasien, baik umum maupun peserta BPJS/KIS, berhak mendapatkan pelayanan yang sama tanpa diskriminasi.

Meski banyak catatan negatif, DPRD Riau tetap memberikan apresiasi kepada dua rumah sakit swasta yang dinilai memberikan pelayanan maksimal, yakni Eka Hospital dan RS Awal Bros Sudirman. Kedua rumah sakit tersebut dianggap memiliki fasilitas memadai, manajemen pelayanan yang profesional, serta telah mendapatkan penilaian baik dari lembaga internasional.

“DPRD Riau akan terus melakukan pengawasan terhadap seluruh rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta. Tujuan kami jelas, memastikan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang layak dan setara bisa benar-benar terpenuhi,” pungkas Edi Basri.(***)

Sumber: Goriau