Tempati Posisi 10 Besar Terendah Nasional, Riau dan Pekanbaru Masuk Daftar Merah Realisasi APBD
Riau12.com-PEKANBARU – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru kembali menjadi sorotan pemerintah pusat. Dua daerah ini masuk dalam daftar 10 besar dengan realisasi APBD terendah se-Indonesia, baik dari sisi pendapatan maupun belanja, menurut data Kementerian Dalam Negeri yang diolah per 6 Juli 2025.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menyinggung hal ini dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (7/7/2025). Dalam pertemuan itu, ia mengingatkan bahwa belanja pemerintah, termasuk APBD, sangat menentukan laju pertumbuhan ekonomi.
"Belanja pemerintah mampu menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Itu akan memperkuat daya beli, yang pada akhirnya mendorong konsumsi rumah tangga," ujarnya.
Konsumsi rumah tangga, menurutnya, menyumbang lebih dari 50 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Maka dari itu, pemerintah daerah didorong untuk mempercepat realisasi belanja, bukan hanya mengejar target pendapatan semata.
Tito juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan fiskal daerah. "Jangan belanjanya lebih banyak daripada pendapatan, nanti tekor," jelasnya.
Namun ironisnya, Riau justru berada di urutan bawah dalam hal realisasi pendapatan dan belanja APBD. Dari sisi pendapatan, Riau bergabung bersama provinsi seperti Papua, Aceh, dan Sumatera Utara yang mencatat realisasi rendah. Sementara dari sisi belanja, Riau kembali masuk daftar terbawah, bersanding dengan provinsi-provinsi di wilayah timur Indonesia.
Di tingkat kota, Pekanbaru juga mengalami hal serupa. Ibu kota Provinsi Riau itu tercatat sebagai salah satu dari 10 kota dengan realisasi belanja terendah, bersama Makassar, Balikpapan, dan Bekasi.
Minimnya realisasi anggaran menjadi indikator lemahnya kinerja birokrasi daerah. Hal ini patut menjadi perhatian serius, mengingat dampaknya yang besar terhadap pelayanan publik dan penggerakan ekonomi lokal.
"Sektor swasta juga menunggu pergerakan dari pemerintah daerah. Kalau anggaran tak mengalir, dunia usaha pun ikut tersendat," tambah Tito.
Dalam forum itu, pemerintah pusat mengapresiasi sejumlah daerah yang berhasil mendorong realisasi APBD dengan baik, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sumatera Barat. Kontras dengan itu, Riau dan Pekanbaru justru tertinggal dan dinilai belum optimal dalam menjalankan fungsi fiskalnya.
Rendahnya serapan anggaran ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kepala daerah di Riau. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perangkat daerah dan mekanisme belanja publik dinilai mendesak untuk dilakukan.(***)
Sumber: Goriau
Komentar Anda :
