Pertemuan yang berlangsung di sebuah kafe tersebut dinilai mencederai prinsip netralitas dalam penegakan hukum dan menimbulkan persepsi negatif terhadap institusi kepolisian.

Aktivis hukum dan HAM, Muhammad Rizki menyayangkan pertemuan itu. Ia menilai, kedekatan antara Aparat Penegak Hukum (APH) dengan pihak yang tengah berperkara, terlebih berstatus sebagai terlapor, merupakan pelanggaran serius terhadap etika profesi kepolisian.

"Ini jelas mencoreng prinsip netralitas penegakan hukum. Tidak seharusnya APH menjalin komunikasi atau bahkan membangun kedekatan dengan pihak yang sedang berperkara, apalagi statusnya sebagai terlapor dalam kasus pemalsuan dan KDRT. Ini berpotensi mengganggu objektivitas proses hukum," ujar Rizki dalam keterangannya, Senin (7/7/2025).

Ia mendesak Propam Polri segera mengambil langkah tegas dengan melakukan klarifikasi serta pemeriksaan internal terhadap pertemuan tersebut.

"Jika dibiarkan, hal ini akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di tanah air. Semua pihak harus diperlakukan sama di mata hukum, tanpa ada pengecualian," sambungnya.

Dalam regulasi yang mengatur etika kelembagaan kepolisian, pertemuan tersebut dinilai berpotensi melanggar Pasal 10 Ayat (1) huruf (a) angka (1) dan Pasal 10 Ayat (2) huruf (l) Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap pejabat Polri dilarang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk menjalin hubungan di luar kepentingan dinas dengan pihak terkait perkara yang sedang ditangani.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Polri. Nama Herimen sebelumnya juga pernah mencuat dalam skandal Konsorsium 303 yang menyeret mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo. (***)

Sumber: Goriau