Defisit tersebut dinilai tidak transparan dan berpotensi menjadi indikasi lemahnya tata kelola keuangan daerah, termasuk kemungkinan adanya penyimpangan perencanaan dan pelaksanaan anggaran oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Pimpinan DPRD Provinsi Riau saat itu. Laporan BPK RI juga menyoroti sejumlah temuan serius terkait penggunaan belanja daerah yang tidak efisien, serta tumpang tindih anggaran yang patut dipertanyakan.

Defisit anggaran 1,76 trilliun ini bukan persoalan kecil, karena akan membebankan APBD Riau 2025, yang pasti akan menghambat pembangunan di Provinsi Riau. Jalan, fasilitas sekolah dan kesehatan, serta ekonomi pasti akan lesu.

Cipayung Plus Riau KAMMI, HMI, GMNI, PMII, GMKI, IMM, Himapersis dalam keterangan bersama menegaskan bahwa DPRD tidak boleh tinggal diam dan hanya menjadi lembaga stempel. “Kami mendesak DPRD Provinsi Riau untuk tidak hanya melakukan rapat biasa, tapi segera membentuk PANSUS guna menggali akar persoalan dan mengevaluasi seluruh postur anggaran yang telah menimbulkan defisit besar, jangan pasif dan hanya fokus pada melasanakan pokok fikiran saja, karena kalian dipilih untuk mengawasi.

Mahasiswa juga menegaskan bahwa jika DPRD tidak segera merespons tuntutan ini dalam waktu dekat, maka gelombang gerakan akan terus digelar dengan melibatkan massa aksi untuk memenuhi jalanan Pekanbaru.