Menurutnya, hal itu perlu dilakukan di luar upaya yang dijalankan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Saat ini Satgas PKH memang sudah memiliki langkah-langkahnya.

"Akan terapi di luar itu, kita minta Pemprov Riau serta Pemkab Pelalawan turut ambil peran. Tentu harus disesuaikan dengan kebijakan Satgas dan kondisi di lapangan," ujar Abdullah, Rabu (25/6/2025).

Dia menyoroti persoalan di TNTN yang berpotensi menjadi konflik berkepanjangan. Bahkan konflik juga bisa terjadi setelah Satgas PKH menyelesaikan tugasnya.

Ia menilai, penertiban yang dilakukan oleh Satgas tidak serta merta mengakhiri persoalan yang kompleks di lapangan. Pasalnya, Satgas PKH hanya mengikuti tugas sesuai kebijakan pusat 

Ketua DPD PKS Pelalawan itu mengatakan, bisa saja metode yang digunakan Satgas PKH dalam menertibkan kawasan hutan ini sama dengan negara lain. Namun yang perlu diingat bahwa setiap negara memiliki karakteristik sosial dan kultur yang berbeda.

"Bila pendekatan tidak disesuaikan, dikhawatirkan konflik akan tetap berlangsung setelah Satgas selesai," terangnya.

Untuk itu, dia mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan terhadap potensi konflik serta merancang strategi mitigasi yang tepat. 

Bahkan dia menegaskan pentingnya langkah pencegahan agar proses penegakan hukum tidak justru meninggalkan dampak sosial yang merugikan masyarakat.

Sejauh ini, kata Abdullah, langkah yang diambil Satgas sudah tepat. Akan tetapi dia berharap jangan sampai seperti pepatah "arang habis besi binasa".

"Penegakan hukum tuntas, tetapi persoalan sosial ekonomi masyarakat tidak terselesaikan," jelasnya.(***)

Sumber: Cakaplah