Langkah ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam mendukung pemerintah pusat untuk mengimplementasikan Pasal 6 Paris Agreement. Sejumlah entitas global, termasuk Shell, Microsoft, Standard Chartered, Emergent, Citigroup, serta Greater London Authority (GLA), turut hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka mewakili sektor korporasi dan pemerintah yang aktif dalam proyek hijau dan memiliki kewajiban untuk membeli kredit karbon sebagai bentuk pengurangan emisi.

Perusahaan-perusahaan tersebut mencari wilayah yang dinilai siap dalam menerapkan skema perdagangan karbon sesuai mekanisme internasional. Salah satu pertimbangan utama mereka adalah sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi skema kredit karbon.

Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Prof Haruni mengatakan, Riau merupakan salah satu provinsi yang menunjukkan inisiatif kuat dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam upaya penurunan emisi karbon.

"Pemerintah Indonesia bersama Pemprov Riau berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon," jelas Haruni dalam paparannya.

Plt Kepala Bappeda Riau, Purnama Irawansyah, yang turut mendampingi Gubernur Riau, mengungkapkan ada tiga isu utama yang menjadi perhatian para calon pembeli. Pertama, inisiatif kebijakan di tingkat wilayah (jurisdiksi). Kedua, kesiapan arsitektur REDD+. Ketiga, keselarasan komitmen antara pemerintah pusat dan daerah.

“Kehadiran Pak Gubernur itu untuk meyakinkan para calon pembeli. Pemerintah pusat dan daerah harus selaras. Riau sudah punya inisiatif kebijakan Green for Riau, arsitektur REDD+ kita juga sudah berjalan, dan Pak Gubernur telah beberapa kali bertemu langsung dengan menteri terkait menyampaikan komitmen penuh mendukung penerapan Pasal 6 Paris Agreement,” ujar Purnama.

Ia menambahkan, beberapa investor telah menyatakan ketertarikannya untuk menindaklanjuti pembelian kredit karbon dari Riau.

"Alhamdulillah sudah ada investor yang berminat, nanti akan ditindaklanjuti," tambahnya.(***)

Sumber: Goriau