Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, prevalensi stunting di kabupaten/kota di Riau berkisar antara 12,5% hingga 32%. Namun, data untuk Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Pelalawan, dan Kampar belum dirilis karena perubahan angka prevalensi yang dinilai sangat ekstrem, melebihi 10% dibanding tahun sebelumnya. Pusat perlu melakukan analisa lebih lanjut terhadap anomali ini.

Jumlah balita di Provinsi Riau pada Triwulan I 2025 tercatat sebanyak 358.941 anak. Dari jumlah tersebut, hanya 271.719 atau 75,70% yang ditimbang di posyandu. Kabupaten Kampar memiliki jumlah balita terbanyak yakni 53.790 anak, disusul Rokan Hilir dan Rokan Hulu. Namun, Kabupaten Bengkalis menjadi sorotan karena hanya 47,6% balita yang ditimbang dari total 33.937 anak.

“Kalau masih di angka 70 persen, berarti ada 20–25 persen balita yang tidak datang ke posyandu. Kita tidak bisa membiarkan hal ini. Pemerintah, termasuk provinsi, harus hadir di posyandu. Kader PKK, bidan desa, semuanya harus diberi perhatian,” tegas Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau, M. Job Kurniawan saat diwawancarai awak media setelah Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting se-Kabupaten/Kota Provinsi Riau, Senin (23/06/2025).

Dalam rapat tersebut, Job katakan data rutin posyandu mencatat total 8.672 balita mengalami stunting di 12 kabupaten/kota. Kuantan Singingi mencatat angka stunting tertinggi sebanyak 2.192 anak, sedangkan Pelalawan mencatat angka terendah hanya 81 anak. Empat daerah tercatat mengalami kenaikan jumlah balita stunting dibanding tahun sebelumnya, yakni Kuansing, Inhu, Bengkalis, dan Dumai.

Masalah stunting terbanyak terjadi pada kelompok usia 6 hingga 36 bulan, mengindikasikan lemahnya praktik pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI). Selain itu, intervensi spesifik seperti imunisasi dasar, penanganan gizi buruk, pemantauan pertumbuhan, dan pemberian makanan tambahan dinilai belum berjalan optimal.

Job Kurniawan memaparkan bahwa realisasi program pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal masih jauh dari maksimal. Pada tahun 2025 terdapat 5 Kabupaten yang belum mencairkan dana bantuan tersebut. Diantaranya, Kampar, Indragiri Hulu, Pelalawan, Rokan Hulu, dan Siak.

Sementara itu, dari seluruh daerah di Riau, hanya Kota Dumai yang mencatatkan realisasi tertinggi, namun angkanya pun baru mencapai 1,92 persen dari total pagu kota tersebut. Padahal, total anggaran yang telah dialokasikan mencapai Rp34,7 miliar, dengan kisaran alokasi per daerah antara Rp1,5 hingga Rp4,8 miliar.

Lebih ironisnya, dari total dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana untuk kegiatan penanggulangan stunting sebesar Rp29,7 miliar, belum satu pun daerah yang mencatatkan realisasi penggunaan pada Triwulan I 2025.

Melihat hal tersebut, Job Kurniawan menyoroti pentingnya evaluasi mendalam terhadap kinerja daerah. Minimnya realisasi anggaran dan kurangnya cakupan penimbangan balita menjadi tantangan serius yang harus segera diatasi, mengingat stunting merupakan indikator penting pembangunan sumber daya manusia.

“Makanya tadi kami undang ketua TPPS, Sekda, dan Wakil Bupati. Ini harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai dana ada, tapi tidak digunakan, sementara angka stunting masih tinggi,” tegas Job.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa meski perhatian pemerintah pusat terhadap isu stunting tinggi, pelaksanaan di tingkat daerah masih jauh dari harapan. Ketidakseriusan dalam menyerap anggaran dan lemahnya intervensi gizi bisa berdampak pada tingginya angka stunting yang berkepanjangan. (***)

Sumber: Goriau