Isu ini sejalan dengan pemikiran Benjamin Smith dan David Waldner dalam buku Rethinking the Resource Curse. Keduanya menyatakan bahwa negara-negara dengan kekayaan alam justru rentan terhadap kegagalan demokrasi, stagnasi ekonomi, dan krisis sosial jika tidak mampu mengelolanya secara adil dan bijaksana. Sayangnya, gambaran itu terasa nyata di Riau hari ini.

Sejumlah bencana ekologis yang terjadi belakangan ini mempertegas betapa rapuhnya tata kelola lingkungan hidup di Riau. Kebakaran hutan dan lahan yang masih terus terjadi, banjir yang merendam jalur utama lintas provinsi, hingga konflik agraria yang kian memanas, menciptakan krisis multidimensi.

Terbaru, konflik antara warga dan PT Seraya Sumber Lestari (SSL) di Tumang, Kabupaten Siak, yang berujung anarkis dengan pembakaran pos, rumah, dan kendaraan perusahaan pada 11 Juni lalu.

Di sisi lain, banjir di Jalintim Kilometer 83, Kabupaten Pelalawan, mencapai ketinggian 56 cm pada Maret lalu. Akibatnya, jalur lalu lintas diberlakukan buka-tutup karena terendam air. Kapolsek Pangkalan Kerinci, AKP Tatit Rizkyan Hanafi, mencatat tiga titik utama yang terendam di sepanjang jalan tersebut.

Pakar lingkungan Riau, Elviriadi, mengkritik keras praktik eksploitasi yang serampangan terhadap alam. Menurutnya, sumber daya alam semestinya menjadi berkah, bukan kutukan. Namun, ulah segelintir penjahat lingkungan dan kehutanan telah mengubahnya menjadi bencana.

"Gunung dibolongi, sungai diterung, hutan dijarah. Jalan gajah diambil manusia. Keseimbangan alam rusak. Kalau satu planet goyah, bisa kiamat. Kiamat itu bukan dari Tuhan, tapi buatan cukong yang rakus," tegas Elviriadi dalam forum yang diadakan Universitas Riau bertajuk Tumbuh dan Runtuhnya Ekologi Riau, Selasa (17/06/2025).

Jauh sebelum hari ini, penyair Ediruslan Pe Amanriza telah memberi peringatan lewat puisinya yang berjudul "Akan Berpisah Jua Kita Akhirnya, Jakarta." Dalam bait-baitnya, ia menyiratkan bahwa Riau tak ubahnya ladang perburuan bagi para cukong perusak. Sedikit sekali yang bisa dinikmati oleh rakyatnya sendiri.

Disisi lain, menurut Tim Substansi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau, Darwin Sulong, sebelum kebakaran hebat satu dekade sebelumnya telah terdapat tanda-tandanya.

"Tanda-tanda sudah muncul sejak 2012, saat ISPA dan kabut asap melanda. Bahkan pesawat tak bisa mendarat di Pekanbaru. Itu pertanda jelas bahwa lingkungan kita rusak parah," ujar, dalam forum tersebut.

Namun, masyarakat Riau harus tetap tegak dan melangkah lurus ke depan. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Jikalahari, Okto Yugo Setyo, yang menilai bahwa wacana kutukan sumber daya alam bukan lagi sesuatu yang perlu diperdebatkan. Menurutnya, pertanyaan penting saat ini adalah bagaimana generasi muda Riau bisa keluar dari jerat kutukan tersebut.

"Kita sudah tahu kalau ada gula ada semut. Tapi bagaimana kita bisa keluar dari situasi ini? Ini tugas kita semua. Bukan lagi mempertanyakan apakah Riau terkena kutukan sumber daya alam, tapi bagaimana kita memastikan Riau tidak terkutuk selamanya," kata Okto.

Sayangnya, ironi tidak berhenti di situ. Di tengah kerusakan ekologis, praktik korupsi masih merajalela. Kejaksaan Agung bahkan menyita uang sebesar Rp6,8 triliun dari PT Duta Palma Group terkait kasus dugaan korupsi dan pencucian uang dalam bisnis kelapa sawit di Indragiri Hulu sejak 2004 hingga 2022.

Kasus ini memperkuat dugaan bahwa sebagian elite di Riau telah menjadikan kekayaan alam sebagai ladang kekuasaan, bukan amanah untuk kemakmuran rakyat. Sumber daya alam yang semestinya menjadi berkah, justru memperkaya segelintir orang dan menyisakan kemiskinan serta bencana bagi masyarakat banyak.

"Kutukan sumber daya alam itu nyata jika kita bodoh dan serakah. Tapi kalau kita cerdas, berani, dan punya etika, sumber daya alam justru bisa jadi berkah. Kuncinya ada di generasi muda dan perubahan sistem," tegas Okto.

Momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini mestinya menjadi refleksi mendalam bagi seluruh pemangku kepentingan di Riau. Perlu keberanian politik, penguatan institusi pengawasan, pemberdayaan masyarakat adat, serta pendekatan ekologis dalam pengambilan kebijakan.

Karena jika pola eksploitatif ini terus dibiarkan, bukan hanya sumber daya alam yang habis, tetapi juga masa depan generasi Riau. Kekayaan alam tanpa akhlak pengelolaan hanyalah jalan menuju kehancuran.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Riau terkena kutukan sumber daya alam, tetapi: apakah kita rela membiarkannya terus terjadi?.(***)

Sumber: Goriau