Pernyataan ini disampaikan Kasir, menanggapi sejumlah pemberitaan terkait spekulasi dugaan adanya aktor intelektual yang bermain dalam proses penyusunan APBD 2024. 

Menurutnya, apabila memang terdapat pelanggaran hukum, sudah sepatutnya aparat penegak hukum (APH) menindaklanjuti secara profesional sesuai aturan yang berlaku.

"Kalau ada indikasi pelanggaran, apalagi sampai berdampak pada keuangan daerah atau merugikan masyarakat, tentu harus ditangani dengan serius oleh pihak berwenang," kata Kasir, Ahad (15/6/2025).

Ia menyebut, penting bagi semua pihak untuk menjaga pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan dan akuntabel. Apalagi hal ini menyangkut penggunaan dana publik yang banyak.

Dikatakannya, proses hukum bisa menjadi jalan klarifikasi apabila dugaan yang beredar memiliki dasar hukum jelas.

Isu ini mencuat setelah Provinsi Riau hanya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Capaian ini tentu berbeda dari capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 13 tahun terakhir.

Bahkan sejumlah nama disebut-sebut dalam pemberitaan media dan media sosial, yang diduga memiliki peran dalam proses pengesahan APBD. Meski baru sebatas isu, hal ini tetap menjadi perhatian publik.(***)

Sumber: Cakaplah