Dalam pertemuan tersebut, Jaksa Agung menyampaikan apresiasi terhadap capaian Satgas PKH yang telah berhasil menguasai kembali 1.019.611,31 hektare kawasan hutan hingga 2 Juni 2025. Namun, ia menyampaikan keprihatinan serius atas kondisi TNTN Riau yang kini hanya menyisakan ±12.561 hektare dari total ±81.793 hektare luas kawasan.

“Hal ini disebabkan oleh perambahan yang merusak ekosistem dan mengancam fungsi hutan sebagai rumah satwa serta paru-paru dunia,” tegasnya.

Permasalahan TNTN dinilai sangat kompleks. Selain keberadaan ribuan hektare kebun sawit sebagai tumpuan ekonomi warga, terdapat pula dugaan pemalsuan SKT dan KTP, penerbitan SHM ilegal di dalam kawasan, serta dugaan korupsi oleh oknum aparat. Sebagian besar penduduk di kawasan TNTN juga merupakan pendatang, dan telah berdiri sarana pemerintah seperti listrik, sekolah, hingga tempat ibadah di dalam hutan.

Konflik antara manusia dan satwa langka seperti gajah dan harimau juga semakin sering terjadi akibat rusaknya habitat alami satwa.

Jaksa Agung mengajak seluruh pihak yang hadir untuk menyatukan pemikiran mencari solusi komprehensif, agar proses penertiban dan relokasi berjalan tanpa hambatan. Ia menekankan bahwa persoalan TNTN bukan semata isu lingkungan, tetapi juga ekonomi dan sosial masyarakat.

“Kesimpulan rapat harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas, dan profesionalitas,” ujarnya.

Ia juga berharap keberhasilan penguasaan kembali kawasan TNTN menjadi percontohan nasional bagi taman nasional lain yang kini menghadapi ancaman serupa. Kolaborasi antarlembaga pun diminta terus dijaga demi kemakmuran rakyat secara luas.

Rapat tersebut turut dihadiri Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Staf Umum TNI, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kabareskrim Polri, Gubernur Riau, Ketua DPRD Riau, Pangdam I Bukit Barisan, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Bupati Indragiri Hulu dan Pelalawan, serta unsur Forkopimda lainnya.(***)

Sumber: Goriau