"Ya, karena memang dari jumlah kawasan [hutan] yang sudah dietapkan dengan personel yang ada memang kurang memadai," sebut Gubri Wahid.

Jumlah personel bertugas sebagai Polisi Kehutan (Polhut) sangat jauh dari cukup untuk menangani pengawasan hutan yang begitu luas. Ia menambahkan, kawasan hutan yang harus diawasi meliputi hutan lindung, hutan produksi, hingga hutan konservasi yang masing-masing memiliki tantangan tersendiri dalam pengelolaannya.

Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa personel yang terlibat dalam pengawasan memiliki kemampuan dan jumlah yang memadai untuk menjalankan tugasnya dengan maksimal.

"Artinya tidak cukuplah untuk mengawasi hutan sebanyak ini dengan personel yang ada. Kita akui itu," jelasnya.

Diterangkan, satu di antara tantangan utama dalam pengawasan hutan adalah terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia. Sehingga, ia berkeingian untuk penambahan jumlah personel Polhut guna meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap hutan di Riau.

Gubernur Abdul Wahid berkomitmen mengusulkan penambahan jumlah personel Polhut kepada pemerintah pusat. Harapannya, usulan ini dapat dipertimbangkan dengan serius mengingat vitalnya peran Polhut dalam menjaga kelestarian hutan dan mencegah illegal logging serta perambahan yang merusak ekosistem.

"Penambahan Polhut ya, pasti kita berupaya usulkan. Tentunya, dengan mencermati peraturan yang berlaku," terangnya.(***)

Sumber: Riaumandiri