Rakor tersebut mengusung tema "Pengendalian Inflasi Daerah dalam Menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional Hari Raya Idul Adha Tahun 1446 dan MTQ ke-43 Tingkat Provinsi Riau". Tema ini diangkat sebagai respons atas meningkatnya permintaan kebutuhan pokok menjelang hari-hari besar keagamaan.

"Rakor ini adalah bentuk nyata komitmen kita semua untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan di daerah," ujar Bagus, Kamis (29/5/2025).

Ia menegaskan, upaya menekan inflasi tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk merumuskan strategi konkret dan terukur.

Menurutnya, TPID memiliki tanggung jawab penting berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017, mulai dari pengumpulan data harga kebutuhan pokok, perumusan kebijakan pengendalian inflasi, hingga penguatan sistem logistik di tingkat kabupaten.

Koordinasi berkelanjutan antara TPID daerah, provinsi, dan pusat dinilai sangat penting untuk menjaga sinkronisasi kebijakan serta pencapaian target inflasi nasional secara efektif.

Bagus menekankan prinsip 4K sebagai strategi utama pengendalian inflasi, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

Ia meminta seluruh anggota TPID dan pemangku kepentingan untuk fokus pada pemetaan persoalan seperti fluktuasi harga, keterbatasan pasokan, dan hambatan distribusi.

"Kita tidak cukup hanya menyusun strategi di atas kertas. Langkah konkret sangat diperlukan, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha dan MTQ. Kebutuhan pokok harus tetap tersedia dan terjangkau," tegasnya.

Menutup arahannya, Bagus mengingatkan pentingnya menjaga kelancaran distribusi bahan pokok dan mengantisipasi kemungkinan kelangkaan yang bisa memicu gejolak harga.

"Stabilitas pasokan dan harga adalah kunci agar masyarakat tidak panik. Mari kita jaga situasi tetap kondusif menjelang momen penting ini," ungkapnya. (***)

Sumber: Goriau