Lebih lanjut, Gubernur Wahid mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu pihaknya telah secara langsung mengundang Menteri Kehutanan dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), untuk membantu mempercepat penyelesaian permasalahan tersebut.

"Saya juga meminta tolong dan mengundang langsung Menteri Kehutanan dan ATR/BPN. Persoalan kita di Riau ini di hutan dan pertanahan, terutama yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas umum," kata Wahid.

Ia menekankan bahwa bantuan dari kedua Menteri tersebut sangat krusial dalam menyelesaikan status kawasan hutan dan pertanahan,demi kelancaran pembangunan jalan lintas pesisir yang menghubungkan wilayah-wilayah strategis di sepanjang pesisir Riau.

"Tolong bantu kami. Setidaknya fasilitas umum bisa clear. Saya ingin menuntaskan jalan pesisir. Kalau jalur dari Sinaboi ke Kubu, Pedamaran hingga Kuala Kampar bisa terbuka, maka infrastruktur lintas pesisir akan lancar," tegasnya.

Jalur pesisir yang dimaksud oleh Gubernur mencakup wilayah-wilayah pesisir yang membentang dari Kabupaten Rokan Hilir hingga Kabupaten Pelalawan.

Jalur ini memiliki peran vital sebagai penghubung antar daerah, namun selama ini masih minim akses dan infrastruktur yang memadai.

Pemerintah Provinsi Riau, lanjut Wahid, berkomitmen untuk menjadikan kawasan pesisir sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan.

Prioritas ini mencakup penguatan konektivitas ekonomi, peningkatan akses pendidikan, hingga pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat pesisir.

Upaya penyelesaian permasalahan kehutanan dan pertanahan di kawasan pembangunan infrastruktur lintas pesisir ini juga diharapkan mendapatkan perhatian serius di tingkat nasional, agar tidak terus menghambat proyek strategis daerah yang memiliki dampak signifikan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Riau, demikian dilansir dari Media Center Riau.(***)

Sumber: Halloriau