Menanggapi hal ini, Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyatakan bahwa rendahnya realisasi APBD bukan berarti pembangunan tidak berjalan, melainkan disebabkan oleh banyaknya pembayaran tertunda yang belum dapat direalisasikan karena masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kalau anggaran rendah, itu bukan karena tidak ada pembangunan. Tapi banyak pembayaran yang masih menunggu audit BPK. Pembangunan tetap ada, hanya saja belum semua bisa dibayar," jelas Wahid usai menghadiri Halal bi Halal dan Silaturahmi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau, Jumat sore (16/5/2025).

Ia menyebutkan bahwa sebagian besar realisasi anggaran saat ini merupakan pembayaran kewajiban dari kegiatan tahun sebelumnya.

"Banyak kegiatan tahun lalu belum terbayar karena pendapatan tidak tercapai. Sementara belanja tetap ditargetkan tinggi, tanpa penyesuaian dengan realita PAD," urainya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Riau telah menyiapkan strategi pemulihan, salah satunya melalui program relaksasi dan pemutihan pajak daerah.

"Kita sudah buat kebijakan relaksasi untuk pajak yang menunggak 2 hingga 3 tahun. Sekarang cukup bayar satu tahun saja," ujar Wahid.

Ia berharap program tersebut bisa meningkatkan pendapatan daerah dalam waktu dekat, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Selain itu, Wahid menyampaikan bahwa dirinya bersama sejumlah bupati telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mengupayakan pendanaan tambahan melalui skema APBN.

"Kita minta program-program yang belum terdanai melalui APBD bisa dibantu melalui skema APBN. Rencana ini akan segera diumumkan," tambahnya.

Meski menghadapi tantangan serius di bidang keuangan, Pemprov Riau berkomitmen menjaga kelangsungan pembangunan dan pelayanan publik.

Namun, sejumlah pengamat mengingatkan pentingnya transparansi dan perbaikan manajemen anggaran agar realisasi APBD lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.(***)

Sumber: Goriau