Ahli Kebijakan dan Keuangan Publik Universitas Islam Riau Dr Die Meirina Suri menyebutkan, rendahnya realisasi target pencapaian PAD dan juga lambatnya belanja daerah memiliki dampak negatif. Mengingat 2025 sudah mendekati Kuartal II, catatan ini harus diperbaiki.

Berdasarkan Data Pusat Penerangan Kemendagri awal Mei 2025 ini, Riau berada pada posisi ke-6 terendah dalam hal realisasi pendapatan. Riau baru mencatatkan realisasi pendapatan sebesar 12,34 persen.

Sementara untuk realisasi belanja, Riau masuk rangling 9 terendah di Indonesia. Catatan Kemendagri, Riau baru membelanjakan 10,87 persen dari APBD tahun ini.

Rendahnya realisasi anggaran ini menurut Dia Meirina memang kerap terjadi dan tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Seperti kerap berulang, awal tahun ini akan berkutat pada proses perencanaan, persiapan dokumen, sementara pelaksanaan fisik baru dimulai pada kuartal II. Namun bukan berarti tidak ada dampak negatifnya.

"Kualitas pelayanan publik yang sangat bergantung pada belanja daerah seperti kesehatan dan pendidikan, akan terkena dampak. Realisasi belanja rendah juga akan berdampak terhadap rendahnya konsumsi masyarakat, pemerintah merupakan penggerak utama ekonomi lokal," kata Dia Meirina.

Baca Juga: Bupati Sebut Stafsus Tak Digaji dari APBD

Dia Meirina berharap lambatnya serapan anggaran dan realisasi target pendapatan ini dapat dirubah. Hal ini penting sebagai akselerasi pertumbuhan perekonomian di daerah.

"Pemerintah sebaiknya melakukan perbaikan perencanaan dan penjadwalan lebih awal, sehingga kegiatan dapat dilakukan lebih cepat dan realisasi APBD tidak melambat. Untuk PAD harus dilakukan penguatan pemungutan," sarannya.

Dia Meirina menyebutkan, rendahnya realisasi PAD biasanya disebabkan kombinasi faktor struktural. Seperti terbatasnya sumber PAD dan ekonomi yang tidak terdivesifikasi. Masalah ini juga bisa juga disebabkan kendala administrasi dan basis data.

Sementara untuk realisasi APBD yang rendah, bisa terjadi karena banyak faktor. Salah satunya karena realisasi PAD yang rendah.

"Selain itu ada kebiasaan pemerintah yang kerap mengajukan tagihan belanja di akhir tahun sehingga realisasi akan menumpuk diakhir tahun," jelasnya.

Disinggung soal langkah efisiensi pemerintah saat ini, sedikit banyak menurut Dia Meirina turut memberikan dampak. Efisiensi anggaran menurutnya membuat sektor jasa seperti hotel, restoran dan UMKM yang biasanya banyak melayani kegiatan-kegiatan pemerintah mengalami penurunan pendapatan. "Jika pendapatan mereka berkurang maka pajak juga akan berkurang," jelasnya.(***)

Sumber: Riaupos