Jika dalam waktu enam bulan tidak ada perbaikan, kepala daerah terkait bisa dijerat dengan pidana penjara hingga empat tahun dan denda sebesar Rp 10 miliar.

Hal tersebut disampaikan langsung Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq pada acara SDGs Utilizing and Protecting the Environment in The Age of Technology yang digelar di Azana Boutique Hotel, Tawangmangu, Karanganyar, Selasa (13/5/2025).

“Siapa yang akan dipidana? Kami menarik setinggi-tingginya ke pemegang kebijakan daerah. Yang bertanggung jawab adalah bupati atau wali kota,” tegas Menteri Hanif Faisol Nurofiq.

Sebanyak 343 TPA di seluruh Indonesia yang masih beroperasi menggunakan metode open dumping akan diawasi secara intensif. Pemerintah telah memberikan sanksi administratif sebagai langkah awal agar pemerintah daerah segera memperbaiki sistem pengelolaan sampahnya.

“Jika tidak benar-benar serius, maka pidana minimal empat tahun dan denda Rp 10 miliar akan diberlakukan,” lanjutnya.

Aturan ini mengacu pada Pasal 44 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang secara tegas melarang praktik pembuangan sampah dengan sistem terbuka.

Pemerintah juga menyiapkan solusi jangka panjang bagi daerah-daerah yang menghadapi timbunan sampah harian di atas 1.000 ton, yaitu dengan membangun fasilitas waste to energy.

Proyek ini akan dikawal langsung oleh presiden dan merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian di bawah koordinasi menteri sekretaris negara (mensesneg).

“Sistem pengolahan sampah menjadi energi ramah lingkungan kini menjadi prioritas nasional,” katanya lagi.

Meski ancaman hukuman tergolong berat, pemerintah tetap akan mengutamakan pendekatan persuasif. Jika dalam prosesnya belum ada perubahan signifikan, maka barulah langkah represif dengan pidana maksimal satu tahun akan diberlakukan secara bertahap.

“Sanksi pidana tidak serta merta dijatuhkan. Kami menerapkan pendekatan low-represif dan langkah kuratif sebelum masuk ke ranah pidana,” tutup Menteri Hanif Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq yang siap memenjarakan kepala daerah yang tidak peduli dengan sampah.

Apa Itu Sistem Open Dumping

Dalam Pasal 44 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, secara tegas melarang praktik pembuangan sampah dengan sistem terbuka atau open dumping.

Open Dumping adalah sistem pengelolaan sampah di tanah cekungan yang terbuka tanpa ditutup atau dilapisi dengan tanah. Cara ini dianggap sederhana karena memanfaatkan topografi lahan akan tetapi banyak memberikan dampak negatif dan membahayakan.

Dikutip CAKAPLAH.COM dari waste4change.com, open dumping tidak lagi direkomendasikan karena kondisinya yang tidak lagi memenuhi syarat teknis suatu TPA sampah berdasarkan peraturan pemerintah.

Metode Open Dumping yang berupa tanah cekungan terbuka dinilai membahayakan karena sampah dibuang begitu saja dalam sebuah tempat pembuangan akhir tanpa proses apapun, ataupun penutupan tanah.

Hal ini karena air dan tanah dapat tercemar, disebabkan oleh cairan lindi dan gas metana, karbon dioksida, amoniak, hidrogen disulfida, dan lainnya. Zat-zat tersebut dapat menimbulkan reaksi biokimia hingga terjadi ledakan dan kebakaran. Selain itu, tempat pembuangan sampah yang tidak ditutup ini menjadi sarana perkembangbiakkan hewan-hewan seperti lalat, tikus, nyamuk, dan kecoa.(***)

Sumber: Cakaplah