Berdasarkan data dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, realisasi pendapatan daerah baru mencapai Rp2,84 triliun atau 7,76 persen dari total pagu sebesar Rp36,67 triliun. 

Sementara itu, belanja daerah terealisasi sebesar Rp2,03 triliun atau 5,35 persen dari total pagu Rp37,98 triliun.

Plh. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Provinsi Riau, Ahmad Jauhari, menyampaikan bahwa realisasi tersebut mengalami kontraksi cukup signifikan dibandingkan tahun lalu.

"Pendapatan daerah turun 30,62 persen secara year-on-year. Penurunan ini terjadi pada seluruh komponen pendapatan, seperti PAD yang turun 63,09 persen, pendapatan transfer turun 15,53 persen, dan transfer antar daerah yang anjlok hingga 85,31 persen," kata Ahmad Jauhari, Kamis (1/5/2025).

Belanja APBD juga mengalami penurunan sebesar 30,99 persen dibanding tahun sebelumnya. Ahmad menjelaskan bahwa penurunan belanja ini terutama disebabkan oleh efisiensi anggaran dan kebijakan pengendalian belanja di daerah.

"Penurunan paling signifikan terjadi pada belanja barang dan jasa yang hanya terealisasi 6,63 persen dari pagu, dan belanja pegawai yang baru 9,07 persen. Ini bagian dari langkah efisiensi yang diterapkan pemerintah daerah," tambahnya.

Menariknya, APBD Riau hingga Maret 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp812,28 miliar, meski sebenarnya dirancang dalam kondisi defisit. Hal ini disebabkan karena belum adanya realisasi pembiayaan daerah yang tercatat hingga kuartal pertama.

"Kami tetap mendorong percepatan belanja daerah agar berdampak langsung ke masyarakat, terutama untuk sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Karena belanja pemerintah daerah adalah penggerak utama ekonomi di daerah," tegas Ahmad Jauhari.

Sebagai informasi, komposisi pendapatan daerah Riau masih sangat bergantung pada pendapatan transfer dari pusat sebesar 84,71 persen, sedangkan PAD hanya menyumbang 14,86 persen dan sumber lainnya di bawah 1 persen (***)

Sumber: Tribunpekanbaru