Aksi ini diikuti oleh perwakilan berbagai organisasi seperti Mahasiswa Pecinta Alam Riau, LBH Pekanbaru, WALHI Riau, dan elemen masyarakat sipil lainnya. Mereka datang dengan menaiki perahu, membawa spanduk bertuliskan "Tolak Warisan Energi Kotor PLTU" dan “Orang Muda Jangan Cuma Velocity, Ayo Jaga Bumi, Wujudkan Transisi Energi”.

Aksi berlangsung damai dengan pembacaan tuntutan dan edukasi publik mengenai bahaya energi fosil. Namun, pihak PLTU mengirim beberapa satuan pengamanan ke lokasi untuk mengarahkan peserta aksi agar berdialog dengan Humas PLTU.

Eko Yunanda, perwakilan WALHI Riau, menjelaskan bahwa aksi ini bertujuan menekan pemerintah daerah dan pengelola PLTU agar segera melakukan langkah konkret dalam transisi energi. "Pembakaran batubara di PLTU menyebabkan polusi yang berdampak pada masyarakat. Batubara yang digunakan pun berasal dari wilayah konflik. Kami menuntut PLTU ini dipensiunkan lebih awal," ujarnya.

Menurut Eko, Pemerintah Provinsi Riau juga perlu segera mengevaluasi Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang dinilai tidak ambisius. “Saat ini, RUED Riau masih sangat bergantung pada energi fosil. Pada 2025, bauran energi dari minyak bumi, gas, dan batubara masih 69%. Bahkan hingga 2050, angkanya masih 54%,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa rencana transisi seperti pemanfaatan biomassa sawit (ecofiring) justru berpotensi menimbulkan masalah baru. "Jika kebutuhan energi meningkat, maka bahan bakunya juga akan dieksploitasi. Ini bisa memicu deforestasi, konflik lahan, dan kerusakan hutan," tegasnya.

Putri, relawan WALHI Riau, menyebut PLTU Tenayan Raya sebagai simbol kegagalan transisi energi di Riau. “Polusinya mencemari Sungai Siak dan merampas hak warga atas lingkungan sehat,” ungkapnya.

Sungai Siak, tempat aksi digelar, dipilih karena merupakan jalur angkut batubara menuju PLTU. Menurut aktivis, limbah seperti Bottom Ash dan Fly Ash (FABA) dari PLTU kerap mencemari air dan mengganggu kesehatan warga serta ekosistem sungai.

Sabila dari WANAPALHI USTI turut menyoroti bahaya transisi energi palsu seperti PLTBm dan PLTSa. “Pendekatan ini hanya memperkuat ketergantungan pada industri sawit dan meningkatkan emisi dari sektor FOLU,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa transisi energi bukan sekadar mengganti sumber listrik, tapi juga memastikan seluruh prosesnya bersih, adil, dan melibatkan partisipasi masyarakat. “Transisi yang adil adalah transisi yang tidak mengorbankan masyarakat dan lingkungan,” pungkasnya. (***)

Sumber: Goriau