"APBD-P ini disusun berdasarkan Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri, menyesuaikan dengan program-program visi dan misi kepala daerah yang baru, yang sudah diparipurnakan dalam bentuk RKPD melalui RPJMD. Inilah dasar dari penyusunan APBD-P 2025, meskipun tidak semua visi dan misi bisa langsung terserap. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa tuntas di bulan Mei," ungkap Kaderismanto kepada goriau.com, Rabu (16/4/2025), usai menghadiri acara Halal Bi Halal di kediaman Wakil Ketua DPRD Riau, H Budiman Lubis.

Kaderismanto menambahkan, pembahasan RAPBD-P 2025 akan diwarnai sejumlah tantangan, termasuk defisit anggaran akibat adanya tunda bayar, tunda salur, hingga pergeseran belanja pegawai, serta penurunan pendapatan daerah.

"Jadi, prediksi APBD-P 2025 ini akan lebih rendah dari APBD murni, dan nilainya diperkirakan sekitar Rp8 triliun," jelas politisi PDIP tersebut.

Namun, ia menekankan bahwa angka pasti APBD-P 2025 masih menunggu perhitungan matang dari Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Selain itu, hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menjadi acuan penting dalam penyusunan final APBD-P.

"Setelah hasil audit keluar, baru akan diluruskan menjadi APBD-P 2025 yang definitif, agar tidak menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat," pungkasnya.(***)

Sumber: Goriau