Wahid mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pengampunan pajak yang terlalu sering justru dapat memicu masyarakat untuk menunda pembayaran pajak dengan harapan akan ada kesempatan pengampunan berikutnya.

"Kita sudah memberikan pengampunan pajak pada 2023. Jika melihat catatan sejarah, Riau sudah tiga kali melakukan pengampunan pajak, yaitu pada 2019 dan 2023. Jika terus ada pengampunan, masyarakat bisa menjadi terbiasa menunggu, tidak membayar pajak, karena berharap ada kesempatan berikutnya," ujar Wahid.

Meskipun demikian, Wahid tidak sepenuhnya menolak kebijakan pengampunan pajak. Ia menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak secara tepat waktu dan tertib.

"Pengampunan pajak harus dipertimbangkan dengan matang. Jika tidak, bisa menciptakan kebiasaan buruk di kalangan wajib pajak. Kita tidak ingin masyarakat berpikir bahwa tidak membayar pajak akan selalu ada pengampunan," tambahnya.

Wahid juga menegaskan bahwa untuk mencapai pembiayaan pemerintah yang optimal, sumber-sumber pendapatan harus dicari melalui berbagai cara, tanpa bergantung pada kebijakan pengampunan yang berulang.

"Saat ini saya masih memikirkan berbagai alternatif kebijakan untuk memastikan pendapatan daerah tercapai, tetapi yang paling penting adalah mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dengan tanggung jawab," kata Wahid.

Sebagai informasi, beberapa daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten baru-baru ini mengumumkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Namun, Gubernur Wahid memastikan bahwa Riau tidak akan mengikuti langkah tersebut dalam waktu dekat, seperti yang dilansir dari kompas.(***)

Sumber: Halloriau