"Awalnya saya ingin diam saja, tapi informasi yang berkembang makin tidak benar. Bahkan sampai dibawa ke aparat penegak hukum. Angka Rp2,2 triliun itu tidak benar, saya punya datanya, defisit kita hanya Rp132 miliar," ujar SF Hariyanto, Jumat (21/3/2025).

Ia menjelaskan, defisit anggaran terjadi saat belanja daerah lebih besar dari pendapatan yang diterima. Dalam kasus ini, target pendapatan Provinsi Riau tahun 2024 sebesar Rp11 triliun, namun realisasi hanya Rp9,4 triliun atau 85,42 persen. Hal itu menjadi salah satu faktor utama munculnya defisit.

Faktor lainnya adalah Pendapatan Investasi (PI) tahun 2024 yang direncanakan sebesar Rp1,6 triliun, dengan pembagian 50 persen untuk kabupaten/kota dan 50 persen untuk provinsi. Namun realisasi hanya Rp200 miliar, jauh dari target.

Menurutnya, rendahnya realisasi tersebut berkaitan dengan produksi minyak yang belum mencapai target nasional satu juta barel per hari, sehingga berdampak pada penerimaan daerah dari sektor PHR.

Sebagai solusi, SF Hariyanto menyebutkan Pemprov Riau telah melakukan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi dilakukan melalui pemangkasan belanja dinas dan pos anggaran tidak efektif sebesar Rp386 miliar.

Selain itu, terdapat penghematan dari penganggaran gaji PPPK dan CPNS. Gaji telah dianggarkan untuk satu tahun penuh, sementara pengangkatan baru dilakukan Oktober 2025. Ini memberikan potensi saving tambahan sebesar Rp419 miliar.

"Kalau ditotal, ada hampir Rp800 miliar efisiensi yang bisa kita manfaatkan. Artinya uang kita ada, dan kegiatan tetap bisa berjalan," jelasnya.

Untuk menyelesaikan persoalan tunda bayar sebesar Rp916 miliar, Pemprov telah menggeser anggaran ke kegiatan tahun 2025 di OPD terkait. Ia menyebut, langkah ini telah tuntas dan tidak menimbulkan masalah lagi.

Sementara itu, untuk tunda salur tahun 2024, sudah disiapkan anggaran tahun 2025 sebesar Rp1,2 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp550 miliar digunakan untuk membayar kewajiban ke kabupaten/kota tahun sebelumnya, sedangkan sisanya Rp740 miliar untuk tahun 2025.

"Semua ini juga sudah saya koordinasikan dengan Gubernur Abdul Wahid. Nantinya akan dirapatkan bersama TAPD agar semuanya jelas dan tidak menimbulkan keresahan," ungkap SF Hariyanto.

Ia meminta agar data yang disampaikan ke publik oleh pihak terkait bersifat utuh dan tidak sepotong-sepotong agar tidak menimbulkan kebingungan.

"Jadi clear ya, defisit kita hanya Rp132 miliar. Saya sudah minta TAPD siapkan data valid dan jangan setengah-setengah. Biar tidak jadi kegaduhan," tegasnya.(***)

Sumber: Goriau