Diduga, maraknya penimbunan laut, pengurukan sungai, dan pemotongan bukit, menjadi penyebab utama bencana ini.

Penimbunan laut tanpa izin semakin meluas di berbagai titik Kota Batam. Tak hanya merusak lingkungan, aktivitas reklamasi ilegal ini juga mempersempit ruang hidup masyarakat. Namun hingga saat ini, belum ada tindakan dari pihak berwenang, meski terjadi secara terang-terangan.

Warga terdampak pun mengeluhkan kondisi lingkungan yang kian memprihatinkan. Sedimentasi dari reklamasi menyumbat aliran sungai yang seharusnya menjadi jalur alami, sehingga memperparah banjir yang melanda Kota Batam. Masyarakat meminta pemerintah segera bertindak sebelum situasi semakin tidak terkendali.

Kawasan Bengkong Laut, menjadi satu di antara titik reklamasi ilegal yang menjadi sorotan. Reklamasi dilakukan secara masih di lokasi ini, demi menciptakan kawasan baru yang dikenal sebagai Bengkong City. Diduga, proyek ini melibatkan pengusaha lokal yang berambisi mengembangkan kawasan permukiman dan bisnis tanpa mempertimbangkan dampak ekologis, sebagaiman dilansir dari jaringan RIAU ONLINE, Batamnews, Kamis, 20 Maret 2025.

Tak berhenti sampai di situ, pengerukan pun terus terjadi di atas ratusan hektare lahan di Batam, menghilangkan bukit-bukit yang berfungsi sebagai area tangkapan air. Setiap hari, truk-truk pengangkut tanah hilir-mudik membawa material untuk proyek reklamasi. Satu di antara kawasan yang selama ini berperan penting dalam sistem tata air Batam, yakni Bukit Vista, kini dibabat habis tanpa pengawasan yang jelas.

Aktivitas galian C ilegal juga kian marak, tanpa adanya kontribusi retrubusi yang masuk ke kas daerah. Tidak hanya merugikan pendapatan daerah, hal ini juga memicu dugaan adanya praktik korupsi di balik aktivitas tersebut. Hingga kini, belum ada tindakan tegas dari aparat untuk menghentikan aktivitas ini.

Bukan hanya di daratan, dampak dari penimbunan laut menyebabkan pendangkalan di beberapa titik perairan Batam, terutama di jalur pelayaran Batam Centre. Dikhawatirkan, kondisi ini mengganggu aktivitas kapal internasional yang berlayar di kawasan tersebut.

Proyek reklamasi ilegal di Batam disebut-sebut melibatkan sejumlah perusahaan. Namun hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak perusahaan terkait tudingan tersebut.

Dampak buruk dari reklamasi ini turut dirasakan para nelayan. Penimbunan laut menyebabkan ekosistem pesisir rusak, populasi ikan yang menjadi sumber mata pencaharian mereka pun berkurang. Nelayan akan semakin terjepit dan kehilangan mata pencaharian jika kondisi ini terus berlanjut.

Kini, masyarakat Batam menunggu langkah konkret pemerintah untuk menghentikan reklamasi ilegal dan aktivitas pemotongan bukit yang tak terkendali. Tanpa tindakan tegas, kondisi lingkungan di Batam akan semakin kritis, risiko tenggelam menjadi ancaman.

Situasi di Batam kini dalam kondisi darurat. Jika tidak segera ditangani, dampak reklamasi ilegal, pemotongan bukit, dan pengurukan sungai akan semakin parah. Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah tegas untuk menyelamatkan lingkungan dan kehidupan masyarakat Batam sebelum segalanya terlambat.(***)

Sumber: Riauonline