www.riau12.com
Minggu, 23-08-2026 | Jam Digital
20:52 WIB - Penutupan MTABS SMA Islam Al Azhar 24 Cigombong Meriah, Tokoh Agama hingga Aparat Hadir | 17:34 WIB - Bunda Literasi Kampar Luncurkan Buku Candi Muara Takus, Anak Diajak Cinta Sejarah Sejak Dini | 17:08 WIB - Rapat Banggar DPRD Riau Diwarnai Ketegangan, Adu Argumentasi Dua Legislator Berujung Skorsing | 16:49 WIB - Workshop BRK Syariah Bekali UMKM Kelola Keuangan Digital, Akses Pembiayaan Makin Mudah | 16:36 WIB - DPRD Pekanbaru Usul Pendataan Anak Putus Sekolah Diperkuat dengan Peran RT/RW | 15:45 WIB - Diduga Standing Motor di Jembatan, Pemuda Kampar Ditemukan Tewas di Sungai usai Hilang 3 Hari
 
Kebijakan Terkait Transisi Energi di Riau Cenderung Abaikan Kepentingan Masyarakat
Kamis, 20-03-2025 - 10:42:38 WIB

TERKAIT:
   
 

Riau12.com-PEKANBARU – Hingga saat ini, kebijakan terkait transisi energi di Riau cenderung masih mengabaikan kepentingan masyarakat dan lebih menguntungkan pihak investor.

Hal itu disampaikan Ahlul Fadli dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau saat kegiatan diskusi Ramadan dan buka puasa bersama yang digelar di Sekretariat Walhi Riau, Selasa (18/3/2025).

“Kondisi ini masih terpantau hingga saat ini. Kita berharap kondisi ini bisa berubah sehingga ke depan kepentingan masyarakat yang seharusnya lebih diutamakan,” ujar Ahlul Fadli.

Lebih lanjut, Ahlul mengambil contoh apa yang menimpa masyarakat Batu Ampar, Kabupaten Indragiri Hilir.

Hal itu terjadi setelah masyarakat desa yang berbatasan dengan Provinsi Jambi itu terlibat konflik dengan PT Bara Prima Pratama (BPP), sebuah perusahaan yang bergerak di sektor penambangan batubara.

Konflik terjadi setelah pihak perusahaan melakukan blasting (peledakan menggunakan dinamit) ketika membuka lahan batubara.

Aktivitas ini mengakibatkan banyak rumah masyarakat di sekitar areal penambangan menjadi rusak akibat getaran yang ditimbulkan.

“Masyarakat akhirnya menolak aktivitas perusahaan di kawasan itu karena dampak negatif yang timbul akibat aktivitas perusahaan,” ujarnya.

Walhi Riau, tambah Ahlul Fadli, sejauh ini rutin melakukan pendampingan guna menjaga hak masyarakat agar tidak hilang. Karena pihak perusahaan memiliki beberapa izin eksplorasi batubara di kawasan itu, situasi ini rawan menimbulkan konflik.

Menurut Ahlul, apa yang dialami masyarakat Batu Ampar menjadi gambaran nyata tentang bagaimana kebijakan transisi energi lebih banyak merugikan masyarakat.

Karena itu, Walhi mendesak adanya transisi energi yang adil dan berkelanjutan serta beralih ke sumber energi terbarukan.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menyarankan pemerintah untuk mengutamakan perusahaan sektor energi yang memiliki beberapa kriteria, seperti fokus terhadap isu gender, transparan, akuntabel, berintegritas, antikorupsi, menghormati adat istiadat dan budaya lokal, serta mendukung upaya penanggulangan krisis iklim.

Sementara itu, narasumber lainnya, Tarmizi selaku Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, menyinggung pentingnya pemanfaatan energi bersih dan efisiensi energi, yang berhubungan erat dengan energi baru terbarukan.

“Energi terbarukan berperan penting dalam menjaga dan mengantisipasi terjadinya pelepasan panas global. Yang mungkin harus kita ketahui adalah 80 persen bencana yang terjadi saat ini merupakan akibat perubahan iklim,” sebutnya.

Sementara yang terjadi saat ini, kebanyakan energi masih bersumber dari energi kotor. Selain itu, belum semua energi tersebut terdistribusi dengan baik.

Mengenai penerapan energi terbarukan di Riau, pihaknya melihat sejauh ini belum tampak adanya dukungan serius dari pemerintah.

“Masih ada anggapan bahwa energi terbarukan itu mahal, padahal ancaman terhadap lingkungan hidup jauh lebih kecil,” ujarnya lagi. (***)

Sumber: Goriau



 
Berita Lainnya :
  • Kebijakan Terkait Transisi Energi di Riau Cenderung Abaikan Kepentingan Masyarakat
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Anak SMA ini Mengaku Dengan "OM" atau "Pacar" Sama Enaknya, Simak Pengakuannya
    2 Azharisman Rozie Lolos Tujuh Besar Seleksi Sekdaprov Riau, 12 Orang Gugur
    3 Tingkatkan Pelayanan dan Tanggap dengan pengaduan masyarakat
    Lusa, Camat Bukit Raya Lauching Forum Diskusi Online
    4 Pemko Pekanbaru Berlakukan Syarat Jadi Ketua RT dan RW Wajib Bisa Operasikan Android
    5 Lima Negara Ini Di cap memiliki Tingkat Seks Bebas Tertinggi
    6 Inilah Pengakuan Istri yang Rela Digarap 2 Sahabat Suaminya
    7 Astagfirullah, Siswi Di Tanggerang Melahirkan Di Tengah Kebun Dan Masih Memakai Seragam
    8 Selingkuh, Oknum PNS Pemprov Riau Dipolisikan Sang Istri
    9 Langkah Cepat Antisipasi Banjir, PU Bina Marga Pekanbaru Lakukan Peremajaan Parit-parit
    10 Dosen Akper Mesum Dengan Mahasiswinya di Kerinci Terancam Dipecat
     
    Pekanbaru Rohil Opini
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2022 PT. Alfagaba Media Group, All Rights Reserved