Di mana kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kesehatan pekerja tetap terjaga sekaligus memperkuat peran RSUD dalam memberikan layanan kesehatan berkualitas.

Menurutnya, pemeriksaan kesehatan secara berkala merupakan hal penting untuk meningkatkan produktivitas kerja dan mencegah penyakit yang dapat mengganggu kinerja pegawai.

“Informasi yang saya dapat bahwa BUMD belum bermitra dengan RSUD. Semua BUMD wajib MCU di RSUD, tidak boleh di RS swasta,” tegasnya. 

Di Provinsi Riau sendiri setidaknya sebanyak 18 RS milik pemerintah telah berdiri, di antaranya RSUD Arifin Achmad, RSUD Petala Bumi, RSJ Tampan, RS Daerah Madani, RSUD Bangkinang, RSUD Rokan Hulu, RSUD Kuantan Singingi, RSUD Puri Husada, RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang, RSUD Raja Musa Sungai Guntung, RSUD Meranti, RSUD Tengku Rafi’an Siak Sri Indrapura.

Kemudian RSUD Perawang Perawang Barat, RSUD Bengkalis, RSUD Mandau, RSUD Dumai, RSUD DR RM Pratomo Bagan Siapi-Api, serta RSUD Selasih Pelalawan.

Lebih lanjut gubri menegaskan, saat ini RSUD telah memiliki fasilitas yang memadai dan tenaga medis profesional yang mampu memberikan layanan kesehatan optimal bagi pegawai BUMD.

Selain memastikan kesehatan pegawai, gubri juga berharap kebijakan ini dapat membantu meningkatkan pendapatan RSUD dan mendukung pengembangannya.

Dengan bertambahnya jumlah pasien dari BUMD, RSUD dapat lebih mandiri secara finansial serta meningkatkan fasilitas dan layanan kesehatan bagi masyarakat umum.

“Ke depan kita ingin semua komponen perangkat daerah yang ada untuk berobat ke RSUD,” katanya.(***)

Sumber: Riaupos