Menurut Yafiz, penyusunan Ranual RPJMD belum sepenuhnya mengakomodasi visi-misi gubernur terpilih. Ia menyoroti keterlambatan penyerahan dokumen serta kurangnya keterlibatan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penyusunannya.

“Kami menyerahkan dokumen program strategis beserta program 100 hari ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada 24 Desember. Namun, baru kemarin sore kami menerima draf Ranual yang akan menjadi RPJMD. Dari peninjauan awal, belum seluruhnya terakomodasi,” ujar Yafiz.

Ia juga mempertanyakan sejauh mana koordinasi antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan gubernur dan wakil gubernur dalam penyusunan dokumen tersebut. Pasalnya, sejak pelantikan pada 20 Februari, agenda gubernur cukup padat, termasuk menghadiri agenda retreat pada 21-28 Februari.

Selain itu, Yafiz menyoroti belum terintegrasinya dokumen perencanaan daerah dengan kebijakan nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan visi pembangunan pemerintahan baru. “Isu strategis nasional, seperti efisiensi anggaran yang berdampak ke daerah, belum tergambar dalam Ranual ini,” katanya.

Aspek tata ruang juga menjadi perhatian, terutama terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi. Yafiz menyebut beberapa daerah seperti Kampar, Indragiri Hulu, dan Dumai masih dalam proses revisi tata ruang, tetapi belum tercantum dalam dokumen perencanaan yang diajukan.

Ia menekankan pentingnya validasi data, sebab dalam dokumen saat ini, data yang digunakan baru sampai 2023. “Perlu dilengkapi agar lebih akurat dan mencerminkan kondisi terkini,” katanya.

Forum Konsultasi Publik ini menjadi ajang bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD. Tim Transisi berharap kritik dan saran mereka dapat menjadi bahan perbaikan sebelum dokumen final disusun dan ditetapkan.(***)

Sumber: Goriau