"Kita sudah angsur melakukan pembayaran 80% untuk Januari, namun untuk yang Februari masih melihat kemampuan keuangan, karena anggaran kita saat ini, kita harus melihat skala prioritas, misalnya rekening listrik para OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang harus dikedepankan terlebih dahulu," ujar Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Taufiq OH, Senin (10/3/2025).

Namun, ia memastikan sampai kini tidak ada pengurangan TPP. "Sejauh ini belum ada ke arah situ, karena itu sudah ranah kebijakan pemerintah, kita akan lihat solusinya, untuk saat ini tidak ada pengurangan meskipun sedang efisiensi anggaran," tambahnya.

Terkait defisit anggaran mencapai Rp2,2 triliun lebih itu, Taufiq OH menyebut, sudah melakukan rapat beberapa kali bersama Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Kami sudah rapat beberapa kali dengan Badan Anggaran (Banggar) dan TAPD. Kami juga sudah menyusun beberapa skenario pelaksanaan dari pada tunda bayar, tunda salur dan sisi yang harus di anggarkan," ujar Taufik.

"Kami akan membagi tugas masing-masing atas kesepakatan kami dengan Banggar agar TAPD memastikan kembali titik-titik mana saja yang termasuk tunda bayar, tunda salur dan lainnya yang fiks," tambahnya.

Sehingga angka tersebut bisa ditemukan dalam waktu dekat ini, tidak bergeser lagi karena angka pasti itu juga merupakan angka pijakan pemerintah untuk di review Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD).

Setelah itu dilanjutkan dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P). Namun sebelum itu, wajib menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dahulu.

Ia menambahkan, saat ini, DPRD sedang berlangsung reses dan 3-4 hari lagi akan selesai. Setelah itu Pemprov Riau akan mulai kembali rapat TAPD dengan Banggar dan dalam waktu dekat akan diputuskan angka pastinya agar tidak ada lagi perbedaan angka.

"Kemudian dalam rapat tersebut kita akan bahas strategi langkah-langkah untuk menyelesaikan difisit tersebut," tutup Taufik.(***)

Sumber: Cakaplah